Ini Jumlah Kendaraan Dinas Yang Menunggak, Berdasarkan Tahun Jatuh Tempo

oleh -119 views

ACEH SINGKIL- Ribuan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan menunggak pajak. Tunggakan tersebut diketahui berdasarkan database kendaraan bermotor Badan Pengelola Keuangan Aceh hingga per 30 Juni 2020.

Kepala UPTD 20 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Syufriadi, Jumat (7/8/2020) di Kantor Samsat Bersama Singkil, mengungkapkan, berdasarkan data base kendaraan BPKA, tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut dirincikan, sebanyak 652 unit kendaraan dinas tersebut menunggak pajak mulai jatuh tempo tahun 2015 sampai dengan 2019.

Kemudian sekitar 487 unit lainnya tunggakan pajak jatuh tempo mulai 2010 sampai 2014.

Sementara kendaraan yang beroperasi sejak 10 tahun lalu, sebanyak 296 unit mulai jatuh tempo 2009 hingga tahun kebawah, paparnya.

Begitupun untuk jumlah nilai angka tunggakannya katanya, BPKA harus melakukan proses penghitungan dan penetapan terlebih dahulu.

Sebab nilai angka masing-masing kendaraan bervariasi dan jumlah tempo tunggakan serta jenis kendaraannya juga berbeda-beda, sebutnya.

Menurut analisa BPKA kendaraan yang jatuh tempo sejak 2009 kebawah harus dilakukan kroscek ulang oleh Pemda Tingkat II.
Sebab kendaraan yang sudah diatas 10 tahun kemungkinan tidak ada lagi di Aceh atau sudah rusak dan tidak beroperasi.

Kendati katanya, hingga saat ini sejumlah kendaraan dinas terdata sudah menyelesaikan wajib pajaknya di Kantor Samsat Bersama Singkil. “Sejak sebulan ini sudah ada juga kendaraan dinas yang mengurus pajaknya, namun belum dicek berapa unit,” terangnya.

Syufriadi menambahkan, saat ini BPKA melalui Kantor Samsat Bersama akan berkoordinasi dengan Pemda Tingkat II Aceh Singkil untuk kendaraan dinas yang sudah beroperasi 10 tahun lebih.

Sebab apakah kendaraan sudah tidak ada lagi di Aceh, atau rusak dan tidak layak pakai lagi. Jika tidak beroperasi lagi, lebih baik dilakukan pengusulan untuk penghapusan. Sehingga tidak lagi menjadi beban keuangan Pemda.

Setiap kendaraan akan terdaftar dalam data base. Sehingga pengurusan pajak kendaraan lebih diperketat, sekarang harus membawa kartu keluara (KK) maupun KTP pemilik. Jika tidak ada KTP harus balik nama.

Dengan demikian akan terdeteksi status kendaraan dimana dan sama siapa kendaraan tersebut. “Tujuan untuk tertib dan disiplin bayar pajak, dan hasilnya untuk peningkatan PAD aceh,” ucap Syufriadi.

Reporter : Saleh