Dosen Hukum Universitas Pelita Harapan itu menyebutkan penegak hukum khusunya Kejatisu belum mampu mendorong pemerintahan sumatera utara keluar dari cengkraman peringkat tertinggi kasus korupsi secara nasional.
Pasalnya, dari catatan KPK, sepanjang tahun 2002-2019, terdapat 1.152 pelaku kasus korupsi berhasil diamankan. Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Diskusi Interaktif dengan Gubernur se-Indonesia: Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang tayang di kanal YouTube KPK, Rabu (24/6/2020).
Dari jumlah ini, 21 di antaranya adalah gubernur. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat kelima, sementara Jawa Barat di peringkat kedua di bawah permerintah pusat. Sementara Jawa Timur dan Sumatera berada di peringkat ketiga dan empat.
“Tentunya akan sangat baik jika penegakkan hukum itu dilakukan secara komprehensif terintegrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga sumut tidak lagi terperangkap sebutan peringkat tertinggi kasus korupsi,” sebut Andy Tonggo Michael Sihombing kepada orbitdigitaldaily.com, Sabtu (25/9/2021).
Reporter: Toni Hutagalung
