Kantor Satker PJN Wilayah I di Medan Disegel KPK, Diduga Terkait OTT di Madina

Seorang wartawan sedang memfoto atiker segel Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Kantor PJN Jalan Busi, Medan, Sabtu (28/6/2025) Orbit Digital/Iwan Gunadi

MEDAN | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel Kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I di Jalan Busi, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (28/6/2025). Penyegelan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pantauan wartawan Orbit di lokasi, tampak stiker bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” tertempel di pagar besi kantor tersebut. Di stiker segel juga tertera tanggal penyegelan, yakni 28 Juni 2025. Kantor yang disegel itu diketahui berada di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, tepatnya di Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumut.

Sumber Orbit menyebutkan, penyegelan ini diduga berkaitan dengan penangkapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker PJN Wilayah I Sumut berinisial H, yang turut diamankan dalam OTT pada Jumat malam (27/6/2025).

H, pria berusia 49 tahun yang diketahui merupakan ASN golongan III/C, disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan proyek pembangunan jalan yang kini menjadi sorotan KPK.

PPK H diketahui berkantor di kawasan Jalan STM, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BBPJN Sumut maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa dalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

Mereka seluruhnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif setelah diberangkatkan dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang.

“OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

KPK belum mengungkapkan secara rinci proyek jalan mana yang menjadi sumber permasalahan, namun penyelidikan masih terus berlangsung. (OM-11)