“Pada pasal 21 UU 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur. Kemudian, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jumlah pelaksana,” terang Abyadi.
Maka dari itu, kata Abyadi, setiap jenis layanan di unit-unit layanan kepolisian yang disurvey itu berdasarkan pada standar pelayanan publik tersebut.
“Nah, semua komponen itu menjadi indikator penilain Ombudsman pada survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021 sehingga 9 Polres meraih predikat zona hijau,” pungkas Abyadi Siregar.
Sebelumnya, 9 Polres jajaran Polda Sumut meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil survey Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut.
9 Polres peraih predikat zona hijau tersebut ialah Polres Batubara, Binjai, Dairi, Labuhanbatu, Simalungun, Tapanuli Selatan, Polrestabes Medan, Pematangsiantar dan Polresta Deliserdang.
Reporter : Ilham Siregar
