Kegerahan Kodim 0205/TK Terjawab, Setelah Bupati Terkelin Dan Dandim Bertemu BPK RI

oleh -104 views

TANAH KARO Simpang siur anggaran pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 untuk TNI di Kabupaten Karo melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sempat mengundang kegerahan di jajaran Kodim 0205 /TK terjawab sudah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara tidak mempermasalahkan anggaran untuk TNI sepanjang cukup anggaran.
“Karena sesuai aturan yang ada (Kemendagri) ada menyinggung tentang Pilkada serentak sangat rawan situasi keamanan.

Untuk mengantisipasi kelancaran dan keamanan Pilkada itu tentu harus melibatkan unsur pihak keamanan. jadi pada prinsip kami pihak BPK RI, jika mengaudit nanti, tidak mempermasalahkan dana yang dihibahkan kalau sesuai dengan yang saya utarakan terdahulu.


Hal itu diungkapkan kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, saat menerima Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH bersama Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua KPUD Kab Karo Gemar Tarigan dan Perwakilan Bawaslu Harun Surbakti, berkonsultasi tentang penganggaran dana pengamanan Pilkada serentak 9 Desember 2020, khusus bagi institusi TNI, Rabu (8/7/2020) di ruang kerjanya kantor BPK RI Sumut Medan.

Menurut Eydu, supaya anggaran itu dapat kembali dianggarkan, syaratnya pertama, harus ajukan proposal, sesuai kebutuhan dari institusi (TNI) , Kedua masuk dalam Term Of Reference (TOR) dan NPHD, “kalau sudah dipenuhi sudah cukup, tidak ada masalah,” sebutnya.

Menyikapai Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengatakan, maksud kedatangan pihaknya bersama Forkopimda menemui pihak BPK RI di Medan, untuk berkonsultasi tentang aturan dan mekanisme dalam pemberian dana APBD kepada jajaran TNI di Kab Karo untuk keperluan pengamanan pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

“Pemkab Karo bukan tidak mau menganggarkan anggaran keamanan untuk jajaran TNI, namun saran dan masukan tim anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bahwa jajaran TNI tidak ada secara spesifik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga anggaran untuk pengamanan Pilkada bagi jajaran TNI AD tidak masuk dalam NPHD. ini dasar saya mengajak Forkopimda ke BPK RI,” jelasnya.

“Setelah mendapat penjelasan dari BPK RI Perwakilan Sumut, selanjutnya Pemkab Karo akan menjadikan masukan itu sebagai Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menganggarkan kembali anggaran pengamanan Pilkada serentak bagi TNI,” ujar Terkelin.

Sementara Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara mengatakan, minimnya kepedulian TAPD dalam menganggarkan dana pengamanan untuk jajaran TNI dalam menghadapi Pilkada serentak di Kab Karo, menuai sorotan dan protes dari jajaran Kodim 0205 /TK. Karena itu Forkopimda Kab Karo sepakat berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Sumut di Medan untuk meminta penjelasan tentang penganggaran anggaran pengamanan Pilkada.

“Setelah mendapat penjelasan dari pihak BPK RI akhirnya kita paham, dan sudah ada jalan keluarnya untuk pengusulan anggaran pengamanan Pilkada mendatang,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan menyebutkan, jika memang BPK RI Perwakilan Sumut tidak mempermasalahkan, maka pihaknya akan merealisaikan anggaran pilkada untuk Kodim 0205 /TK, jika diusulkan oleh pihak Pemkab Karo. ” Dananya akan ditampung di P-APBD 2020 nanti, disinilah anggaran dapat disisihkan, sesuai kebutuhan nantinya,” pungkasnya.

Reporter : Daniel Manik.