Kejati Sumut Gandeng PPATK Telusuri Aliran Uang Hasil Dugaan Korupsi APD Dinkes Rp24 M

Kajati Sumut Idianto menyuruh anggotanya agar kedua tersangka digiring ke mobil tahanan Kejati Sumut. (Foto/Ist)

MEDAN | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto menegaskan akan menelusuri aliran dana pengadaan alat pelindung diri (APD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2020 senilai Rp.39.978.000.000.

Pasalnya, dari rekening bank pelaksana selaku pihak swasta diduga ada mengalir sejumlah uang ke berbagai pihak tertentu sebagai imbalan atau fee proyek. Karena kemahalan harga dan barang fiktif, tim audit forensik menemukan kerugian negara sebesar Rp.24.007.295.676,80.

Untuk mengetahui penerima aliran dana fantastis itu, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut langsung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak gurita korupsi. Sebab, hingga kini kedua tersangka malah menutup diri dan belum mengakui aliran dana tersebut.

Kajati Sumut Idianto mengatakan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sesuai keterangan sejumlah pihak maka kasus dugaan penyelewengan pengadaan APD, ditingkatkan ke penyidikan.

“AMH selaku Kadis Kesehatan Sumut dan Robby MN selaku rekanan ditahan karena korupsi dalam bencana dan terjadi pemahalan harga cukup signifikan dari harga pasaran,” kata Idianto, didampingi Aspidsus Dr, Iwan Ginting, Kasi Penkum Yos Tarigan dan tim Pidsus saat konfrensi pers di Kantor Kejati Sumut, Jl AH Nasution, Rabu (13/3/2024).

Kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari kedepan. AMH ditahan di Rutan Pancur Batu dan Robby MN di Rutan Labuhan Deli

Mantan Kajati Bali itu menuturkan AMH selaku pengguna anggaran(PA) menyusun rencana anggaran biaya (RAB) malah tidak sesuai ketentuan. Kemudian, Robby MN selaku pihak rekanan membuat penawaran harga tidak jauh beda dari RAB. Selain mark up, ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi dan tidak memiliki izin edar atau rekomendasi BNPB, bahkan tidak melaksanakan ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5.

“Hingga saat ini kedua tersangka belum mengakui kemana aliran uang itu, makanya kita gandeng PPATK untuk melacak aset mereka. Inikan korupsi dalam bencana, tentu hukuman mati. Selain itu, bakal ada tersangka lain. Jadi, kita minta agar yang menerima aliran uang dapat dikembalikan melalui penyidik” tegas Idianto.

Guna efektivitas proses penyidikan dan pertimbangan obyektif dan subyektif sebagaimana diatur Pasal 21 KUHAP maka kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari kedepan. AMH ditahan di Rutan Pancur Batu dan Robby MN di Rutan Labuhan Deli.

Selanjutnya kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reporter : Toni Hutagalung