MEDAN | Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan terus melakukan inovasi – inovasinya untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) Kota Medan.
Selain dari pada Peningkatan PAD, OPD juga harus mampu menutup peluang terjadinya kebocoran pendapatan PAD tersebut, hal itu disampaikan Oleh Ketua DPRD Medan, Drs Wong Chun Sen kepada wartawan di gedung DPRD Medan Pada Senin (14/7/2025).
Menurut Wong, penerapan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kegiatan akan tetapi dengan inovasi mumpuni, pimpinan OPD bisa meningkatkan PAD dan tidak membuat kinerja OPD stagnan apalagi menurun.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran, kita melihat pendapatan dari berbagai sektor tidak ada yang meningkat, bahkan menurun. Kenapa tidak ada inovasi-inovasi dari dinas-dinas untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Wong.
Wong menilai, salah satu kendala yang terjadi adalah karena para Kepala OPD masih dijabat oleh pelaksana tugas, sehingga memiliki keterbatasan dalam menerapkan kebijakan.
Untuk itu Politisi PDI Perjuangan ini berharap penempatan orang-orang di setiap OPD harus benar-benar selektif dan menguasai bidang kerja di setiap dinas.
“Jadi ke depan tergantung Walikota Medan dalam menempatkan para pimpinan OPD dan Walikota harus jeli dalam menempatkan orang-orang di setiap dinas” katanya.
“Jangan sampai orang-orang yang ditempatkan sebagai pimpinan OPD orang yang tidak memiliki kemampuan dan kerjanya hanya plonga – plongo dan hanya menunggu saja. Mereka harus benar-benar orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Reklame Pakai Barcode untuk Tutup Kebocoran
Wong menyampaikan Penyebab lain tidak meningkatnya pendapatan PAD adalah tingginya tingkat kebocoran PAD disinilah Wong berharap inovasi yang harus dilakukan oleh para Kepala OPD.
Bagaimana para Kepala OPD berinisiatif untuk menutup kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi.
“Misalnya pada pajak reklame, pembayaran bisa dibuat secara online dengan menggunakan sistem barcode, begitu juga dengan sistem parkir sampai saat ini tidak ada yang jelas. Apakah masih menggunakan sistem e-parking yang sudah dibuat atau masih konvensional. Selama ini kan tidak ada yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya ketidakjelasan ini akan membuka peluang terjadinya kebocoran PAD Masyarakat juga bingung sistem mana yang harus diikuti. Padahal banyak yang sudah membayar iuran e-parking selama setahun.
“Padahal jumlah kendaraan setiap tahun bertambah. Secara logika tidak mungkin pendapatan dari sektor perparkiran stagnan, apalagi menurun. Ini yang harus jadi perhatian dari Walikota ke depannya,” ujar Wong.
Untuk itu Wong memperkirakan, kalau pendapatan tidak bertambah maka efisiensi anggaran akan terus terjadi dari tahun ke tahun. Otomatis, para Kepala OPD juga tidak dapat meningkatkan kinerjanya dan akibatnya pembangunan di Medan juga bisa stagnan. (Rel/OM/012)
