Medan  

Ketua DPRD Sentil OPD Pemko Medan Kurang Kreatif Tingkatkan PAD

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen. Ist

MEDAN | Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyentil organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan yang kurang kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menekan tingkat kebocoran, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Senin (14/7/2025), Wong mengatakan, penerapan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kegiatan.

Menurutnya jika lebih kreatif membuat inovasi-inovasi yang mumpuni, pimpinan OPD bisa meningkatkan PAD dan tidak membuat kinerja OPD stagnan apalagi menurun.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran, kita melihat pendapatan dari berbagai sektor tidak ada yang meningkat, bahkan menurun. Kenapa tidak ada inovasi-inovasi dari dinas-dinas untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Wong.

Wong menilai, salah satu kendala yang terjadi adalah karena para kepala OPD masih dijabat oleh pelaksana tugas, sehingga memiliki keterbatasan dalam menerapkan kebijakan.

Untuk itu politikus PDI Perjuangan ini berharap penempatan orang-orang di setiap OPD harus benar-benar selektif dan menguasai bidang kerja di setiap dinas.

Hal ini menurut Wong juga tergantung dengan kejelian Wali Kota Medan dalam menempatkan para pimpinan OPD maupun orang-orang yang tepat di setiap dinas.

“Jangan sampai orang-orang yang ditempatkan sebagai pimpinan OPD orang yang tidak memiliki kemampuan dan kerjanya hanya plonga-plongo dan hanya menunggu saja. Mereka harus benar-benar orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Reklame Pakai Barcode

Wong juga menyampaikan penyebab lain tidak meningkatnya PAD adalah tingginya tingkat kebocoran. Wong berharap ada inovasi dari para kepala OPD untuk menekan kebocoran itu.

“Misalnya pada pajak reklame, pembayaran bisa dibuat secara online dengan menggunakan sistem barcode. Begitu juga dengan sistem parkir sampai saat ini tidak ada yang jelas. Apakah masih menggunakan sistem e-parking yang sudah dibuat atau masih konvensional. Selama ini kan tidak ada yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya kebocoran PAD. Masyarakat juga bingung sistem mana yang harus diikuti. Padahal banyak yang sudah membayar iuran e-parking selama setahun.

“Padahal jumlah kendaraan setiap tahun bertambah. Secara logika tidak mungkin pendapatan dari sektor perparkiran stagnan, apalagi menurun. Ini yang harus jadi perhatian Wali Kota ke depannya,” ujar Wong.

Wong memperkirakan, kalau pendapatan tidak bertambah maka efisiensi anggaran akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Otomatis, para kepala OPD juga tidak dapat meningkatkan kinerjanya dan akibatnya pembangunan di Medan juga bisa stagnan. (Rel/OM-12)