ilustrasi pengeboran minyak (Foto/Net)
ACEH | Pemanfaatan produksi gas Blok Andaman diharapkan bisa mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pengembangan Blok Andaman bukan sekadar proyek energi, tapi menjadi sebuah kesempatan bagi Aceh untuk memperbaiki struktur ekonominya.
Pakar ekonomi energi Universitas Pertamina, A. Rinto Pudyantoro, mengatakan keberhasilan proyek Andaman tidak hanya diukur dari besarnya investasi hulu migas, jumlah sumur yang dibor, atau volume gas yang diproduksi.
“Ukuran keberhasilan proyek Andaman adalah berapa banyak industri baru yang lahir, berapa banyak anak muda Aceh yang memperoleh pekerjaan berkualitas, berapa banyak perusahaan lokal yang naik kelas, serta seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata,” kata A. Rinto Pudyantoro pada Kamis (23/7) saat mengomentari rencana pemerintah untuk memanfaatkan potensi gas di Blok Andaman.
Diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui Plan of Development (PoD)-1 lapangan Tangkulo WK South Andaman.
Lapangan Tangkulo ini diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Komitmen awal penjualan gas sebesar 160 MMSCFD telah disepakati untuk PT PLN (Persero).
Dalam tahap PoD-1, proyek Andaman akan menggunakan konsep pengembangan hybrid offshore-onshore. Gas yang diproduksi dari sumur-sumur lepas pantai akan terlebih dahulu diproses menggunakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO).
Selanjutnya, gas bersih akan dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang sekitar 80 kilometer menuju fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Pemerintah Aceh telah menyampaikan bahwa gas Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber dana bagi hasil, tapi juga menjadi peluang pengembangan industri dan perekonomian daerah Aceh.
Rinto menilai pandangan Pemerintah Aceh tersebut sangat visioner dan layak mendapat perhatian, karena daerah yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap sumber daya alam bukanlah daerah yang sekadar menerima royalti atau bagi hasil, tapi daerah yang mampu membangun industri hilir, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan perusahaan lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Menurut dia, Aceh memiliki modal yang tidak dimiliki banyak provinsi lain untuk membangun industri dan perekonomiannya.
Misalnya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri berbasis gas. Infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, jaringan utilitas, pengalaman sumber daya manusia, hingga kedekatan dengan jalur pelayaran internasional merupakan aset yang bernilai tinggi.
“Apabila dipadukan dengan pasokan gas jangka panjang, kawasan ini berpotensi berkembang menjadi pusat industri metanol, amonia, petrokimia, hidrogen, maupun industri kimia dasar lainnya,” kata dia. (Rel)
