MEDAN | Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia (Formas) Bidang Logistik dan Perhubungan, Khairul Mahalli, mendorong pembangunan tambak udang dan ikan yang berkelanjutan di kawasan pesisir.
Mahalli lewat keterangan tertulisnya yang diterima Orbit Digital, Senin (16/6/2025), menguraikan lima aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan tambak berbasis lingkungan dan masyarakat.
Pertama, menurutnya, pemilihan lokasi yang tepat menjadi kunci. “Lokasi tambak harus jauh dari kawasan konservasi dan permukiman penduduk agar tidak menimbulkan konflik atau dampak lingkungan negatif,” ujarnya.
Kedua, manajemen limbah harus dirancang secara menyeluruh untuk menghindari pencemaran lingkungan sekitar, khususnya sumber air.
Ketiga, penerapan teknologi budidaya yang tepat juga menjadi sorotan. Mahalli menyarankan penggunaan sistem sirkulasi air dan teknologi pengelolaan kualitas air yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan tambak.
Keempat, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. “Partisipasi aktif masyarakat sekitar dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Kelima, pembangunan tambak harus sejalan dengan peraturan pemerintah, khususnya terkait sempadan pantai dan perizinan lingkungan.
Strategi Meningkatkan Daya Saing
Khairul Mahalli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara serta Ketua Umum ASDEKI, menyampaikan sejumlah strategi untuk meningkatkan daya saing komoditas udang dan ikan Indonesia di pasar global.
Langkah pertama adalah meningkatkan efisiensi produksi. Dengan teknologi modern dan manajemen yang lebih baik, biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga jual menjadi lebih kompetitif.
“Kualitas produk juga harus ditingkatkan,” ujar Mahalli. Produk udang dan ikan yang unggul akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu menembus pasar internasional secara lebih luas.
Langkah berikutnya adalah diversifikasi pasar. Dengan memperluas jaringan distribusi dan membidik pasar baru, pelaku industri perikanan bisa mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu.
Mahalli juga mendorong penguatan infrastruktur, seperti penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan, guna mendukung efisiensi rantai pasok.
Selain itu, peran dukungan pemerintah dinilai sangat krusial. Mahalli menyebutkan bahwa subsidi, insentif, dan kebijakan pro-investasi dari pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.
Ketegasan Hukum
Menanggapi isu korupsi dalam penyaluran dana subsidi, Mahalli mendukung penuh ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Ia mengutip keputusan presiden yang mengatur hukuman berat bagi pelaku korupsi dana subsidi.
Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa setiap pelaku korupsi dana subsidi dapat dikenai hukuman maksimal 50 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ini mencakup penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta memperkaya diri atau kelompok dengan dana subsidi.
“Ketegasan hukum sangat penting,” ujar Mahalli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas akan memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan anggaran.
Lebih jauh, Mahalli percaya bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, ketegasan sikap hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga profesionalisme serta komitmen pengusaha dan rakyat terhadap negara,” pungkasnya. (OM-03)
