Korsupdak KPK dan Ombudsman Sumut Cegah Terjadinya Korupsi

oleh -331 views
Pertemuan TIM Korsupdak KPK Wilayah I dengan Ombudsman Sumut

MEDAN – Tim Koordinasi Supervisi , Pencegahan dan Penindakan (Korsupdak) KPK Wilayah I bekerjasama dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumatera utara mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Sumut .

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan ORI Sumut Abyadi Siregar, Rabu (2/10/2019) di ruang kerjanya. Abyadi menjelaskan bahwa Korsupgah sudah berubah menjadi Korsupdak yang artinya bahwa tim ini bisa menindak jika dalam supervisi ditemukan tindak pidana korupsi .

” Ombudsman dengan KPK menjalin sebuah kerjasama untuk meminimalisir tindak pidana korupsi dengan melakukan pencegahan melalui sistem pelayanan publik yang transparan . Persoalan korupsi di Sumut ini merupakan salah satu pembahasan yang kami lakukan pada pertemuan pagi tadi,” kata Abyadi

Coba kita lihat ke belakang lagi berapa kepala daerah di Sumut yang ditangkap KPK, dari Gubernur Bupati, Walikota bahkan anggota DPRD nya. ” Semua itu terjadi karena buruknya pelayanan publik. Seperti mengurus izin harus menyuap, padahal sudah ada aturan tidak boleh menyuap. Mau dapat proyek menyuap padahal proses mendapatkan proyek sudah jelas aturannya,” sebut Abyadi lagi.

Nah inilah yang menjadi perhatian serius dari KPK untuk Sumut bersama Ombudsman kata Abyadi bagaimana mencegah tidak terjadinya tindak pidana korupsi itu.

Abyadi menjelaskan kerjasama antara Ombudsman Sumut dengan Korwil I Korsupdak KPK merupakan tindak lanjut MoU Pimpinan KPK dan Ombudsman yang dilaksanakan pada 18 Maret 2019 lalu yang meliputi tiga bidang yakni 1, Sharing data dan Informasi, 2 Tata Kelola Pemerintahan dan 3 Pendidikan dan Pelatihan.

” Jadi kalau ada pengaduan masyarakat ke KPK yang ternyata aduannya lebih fokus ke masalah mal administrasi maka pengaduan itu diserahkan ke ombudsman, sebaliknya kalau ada pengaduan masyarakat ke ombudsman yang pengaduannya condong kepada tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada pihak KPK untuk menindaklanjutinya,” kaya Abyadi.

Abyadi menceritakan pihaknya sudah pernah menyerahkan pengaduan masyarakat Simalungun yang awalnya ke ombudsman kita serahkan ke KPK dan alhamdulillah pengaduan itu ditindaklanjuti.” Pengaduan itu terjadi Tahun 2018 silam dimana CPNS di Simalungun dikutip dana untuk mendapatkan SK yang totalnya mencapai Rp1,8 miliar. Kita sudah surati namun tak ditanggapi , karena kita lihat ini lebih kepada kasus Pungutan liar (Pungli) akhirnya kita serahkan ke KPK dan uang yang sudah dikutip dikembalikan,” kata Abyadi lagi.

Jadi intinya sebut Abyadi Ombudsman dan Korwil I Korsupdak bekerjasama untuk mencegah terjadinya korupsi di Sumut dan itu nantinya direalisasikan dalam bentuk program.

Abyadi menambahkan dalam pertemuan antara Ombudsman dan Pihak Korsupdak KPK ini , langsung dipimpin oleh Kepala Korwil I Pulung Rinandoro, anggota Juliawan Superani, Imam Turmudhi dan Azril Zah. Sedangkan pihak Ombudsman Sumut hadir Kepala Keasistenan Pencegahan Dedy Irsan, dan Kepala Keasistenan Penyelesaian Laporan Riki Hutahean. (Syafii )