MEDAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara Mangapul Purba menghimbau kepada pemerintah agar memperhatikan betul data penerima bantuan covid-19 agar tidak menimbulkan gejolak di Masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh mangapul dalam keterangan persnya menyikapi masih banyaknya masalah dilapangan terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Saya melihat masih banyak masalah yang timbul dalam penyaluran bantuan Covid-19 di berbagai daerah, dan ini harus di pecahkan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat” ujar Mangapul Purba Pada Jumat (15/5/2020).
Dalam kesempatan tersebut Mangapul juga menghimbau agar Pemerintah daerah melibatkan struktur pemerintahan terkecil hingga ke Dusun untuk melakukan faktualisasi data penerima bantuan agar tidak adalagi bantuan yang salah sasaran atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan.
“Semua harus dilibatkan dan bekerjasama untuk meminimalisir masalah yang timbul, bukan saling menyalahkan karena penanggulangin Pandemi Covid-19 merupakan kerja gotong royong yang semua elemen bersatu padu menanggulanginya” Jelas Mangapul.
Di sisi lain menurut Mangapul bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan kondisi pendataan, baik itu, kesalahan, kealpaan ,ataupun ketinggalan dan lain sebagainya supaya mengelompokkan diri di tempat masing-masing, dan melaporkan ke RT atau lingkungan di tempat masing-masing, dari situ nanti akan diproses ke jenjang berikutnya diatasnya.
“Selalulah dekat serta berdiskusi dengan Tokoh masyarakat, Agama, Sosial dan Tokoh Setempat lainnya, karena kalau sendiri-sendiri tidaklah kuat maka semuanya harus bersatu dan bergotong royong” lanjut Mangapul.
Terakhir Mangapul juga menghimbau kepada semua pihak menjaga agar bantuan pemerintah berjalan dengan baik, agar tidak ada pemotongan, tidak terdata, dan lain sebagainya.
“Rakyat harus kompak bersatu karena semakin bersatu maka semakin kompak kita memutus covid 19, dan sekaligus mengawasi jangan sampai ada Tikus-19” Pungkasnya.cr-03
