MEDAN | Usai meninjau lokasi sekolah rakyat di Tebingtinggi, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf . melakukan sosialisai dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat dan Dialog Pilar-pilar Sosial di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025).
Sosialisasi tersebut diadakan di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, dalam kegiatan tersebut Mensos (Gus Ipuĺ) memaparkan strategi pengentasan kemiskinan lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sekolah Rakyat.
Mensos menyatakan DTSEN sebagai acuan agar program-program bansos serta pemberdayaan tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan Sekolah Rakyat akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
“Dalam Asta Cita Presiden yang ditekankan adalah peningkatan kesejahteraan sosial, salah satunya pengentasan kemiskinan,” kata Gus Ipul dalam dialog Pilar Sosial dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Aula Raja Inal Pemprovsu.
Ia juga menyampaikan strategi DTSN dan Sekolah Rakyat (SR), harus bersinergi dengan pihak lain agar berhasil. Antara pemerintah pusat dan daerah. Gus Ipul bersyukur dari data yang ada, angka kemiskinan di Sumut berada di bawah rata-rata nasional. berarti Sumut telah berkontribusi untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan rasa bangga, apresiasi, rasa hormat atas capaian Sumut selama ini yang sebagian prestasinya menopang dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia,” terangnya.
Kemiskinan Ekstrim
Mensos juga mengingatkan masih ada pekerjaan rumah di Sumut terkait penurunan angka kemiskinan ekstrem. Solusinya adalah memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan dua pendekatan tersebut. Ia pun mengajak agar kebiasaan membuat data sendiri dan ‘menepuk tangan’ sendiri dihilangkan pelan-pelan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo sehingga lahirlah DTSEN.
“Data ini dikumpulkan, divalidasi, dipadankan dengan NIK, diolah sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.
Gus Ipul meminta agar DTSEN benar-benar sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab dalam DTSEN, ada perankingan berdasarkan desil.
“Kita sasar di desil 1, desil 2, jika sudah tidak ada diluaskan ke desil 3. Itu data masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Akan kami serahkan ke gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengatakan saat ini semua pihak bisa berkontribusi memutakhirkan DTSEN yang menjadi acuan penyaluran bansos dan program-program lain, agar terjaga akurasinya.
“Lewat jalur formal yang melibatkan lurah, RT/RW. Kalau tidak bisa tembus di sini bisa lewat jalur partisipasi lewat aplikasi cek bansos,” katanya.
Sekolah Rakyat yang digagas presiden bertujuan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Dia pun lega karena gagasan ini bisa ditangkap dengan baik.
“Saya bahagia setelah berdiskusi dengan Pak Gubernur Mas Bobby Nasution, serta bupati dan wali kota yang secara keseluruhan visi misinya sama dengan Presiden. Arahan presiden membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya
Dalam hal ini Gus Ipul berterimakasih karena pemerintah Provinsi Sumut ikut berkontribusi menyediakan lahan bagi Sekolah Rakyat. Aset dari Pemprov nantinya akan direvitalisasi.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution mengatakan pemprovsu dan kabupaten/kota komitmen penuh mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto melalui Sekolah Rakyat. Ia meyakini kedua program tersebut dapat memutus mata rantai kemiskinan.
“Sebelum Pak Menteri datang sudah ada 20 kabupaten/kota yang memberikan usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sesuai dengan pesan Pak Presiden, warga miskin harus bisa senyum, salah satunya anak mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak,” katanya.
Dalam tahun ini Sumut akan mulai mengoperasikan 4 Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Sentra Kemensos kemudian dari Kota Tebingtinggi, dan satunya lagi dari Pemprov Sumut. (OM/011)
