Ombudsman Sebut 1.000 Tahanan di Rutan dan Lapas Medan Kelebihan Batas Waktu Masa Tahanan

oleh -327 views

MEDAN – Pasca terbitnya surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH. PK. 01.01.01-04, tentang penghentian sementara tahanan di Rutan maupun di Lapas berdampak terhadap 1.000 tahanan di Rutan Klas I Medan telah kelebihan batas waktu masa tahanan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar menyebutkan dari hasil kajian cepat (Rapid Assesmen-RA) adanya Maladministrasi kelebihan kapasitas yang mengakibatkan hak tahanan tidak terpenuhi dengan baik, Kamis (9/7/2020).

Abyadi mengatakan selain minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pemberian hak tahanan seperti menghubungi keluarga, terdapat juga penumpukan tahanan yang telah habis masa penahanan hingga mengakibatkan ketidaknyamanan.

Kemudian, ditemukan tahanan titipan JPU di Polda Sumut sedang hamil tua dalam waktu dekat akan melahirkan di rumah tahanan. Padahal kondisi padat tersebut merupakan tanggungjawab Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI.

“Sayangnya, ada 1.000 tahanan JPU dan Mahkamah Agung (MA) di Rutan Klas I Medan telah kelebihan batas waktu masa tahanan,”kata Abyadi sebelum penyerahan Rapid Assesmen-RA soal Maladministrasi kepada Kapolda Sumut dan Kajati Sumut.

Abyadi mengungkapkan hasil investigasi dampak kebijakan surat Menteri Hukum dan HAM RI itu terjadi kelebihan kapasitas tahanan di ruang tahanan Polda Sumut yang kapasitasnya 240 tahanan tapi dihuni 491 tahanan.

Di Polres Langkat, sambungya, kapasitas 45 tahanan tapi dihuni 121 tahanan. Polres Simalungun berkapasitas 32 tahanan tapi diisi 170 tahanan . Polrestabes Medan kapasitas seratusan namun dihuni 560 tahanan. 285 tahap penyidikan, tahap penuntutan berjumlah 265 orang dan 3 tahanan hakim.

“Akibat kelebihan kapasitas hingga 100 persen, suasana tahanan tak manusiawi dan hak hak para tahanan juga terabaikan. Mirisnya, ada tahanan yang penahanannya melebihi batas waktu pasca surat Menkumham RI, “ujar Abyadi.

Kata, Abyadi, Ombudsman , meminta Kakanwil Kemenkumham Sumut meninjau kembali penghentian pengiriman sementara tahanan dan menyampaikan adanya tahanan telah habis masa penahanan (overstaying) baik dari penuntutan hingga kasasi di rumah tahanan negara klas 1 Medan agar mendapat kepastian hukum.

Berikutnya soal Pandemi Covid -19, Kapoldasu dan Kejatisu harus membuat standar operasional prosedur mekanisme pemberian hak tahanan menghubungi keluarga melalui video call.

“Kami meminta Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kapolda Sumut untuk mengevaluasi dan koordinasi rutin soal surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH. PK. 01.01.01-04. Dan Kapoldasu dan Kejatisu bersama sama melakukan perbaikan pemenuhan hak tahanan selama tahap penyidikan dan penuntutan, “tegas putra Pahae Jae itu.

Sementara, Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto MSi mewakili Kapolda Sumatera Utara usai penyerahan hasil kajian cepat (Rapid Assesmen-RA) mengatakan akan melakukan evaluasi dan kajian soal temuan Ombudsman.

“Jadi, ini menjadi masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi perbaikan kedepannya. Hal penting ini akan disampaikan kepada pimpinan,” sebut Dadang .

Turut hadir, Aspidum Kejatisu, Ditresnarkoba Polda Sumut dan seluruh staf Ombudsman RI perwakilan sumut.

Reporter : Toni Hutagalung