MEDAN | Pengurus Besar Ikatan Alumni Universitas Muslim Nusantara (PB IKA UMN) Al Washliyah menanggapi keras pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo, yang dianggap provokatif dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
Ketua Umum PB IKA UMN Al Washliyah Hasanul Arifin Rambe, menyebut ucapan Wakil Bupati tersebut bukan hanya menyinggung kader Al Washliyah, tapi juga berpotensi menciptakan gesekan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
“Sangat disesalkan, seorang Wakil Bupati melontarkan ucapan yang cenderung mengadu domba di hadapan ribuan kader Al Washliyah. Pernyataannya tidak hanya tidak bijak, tetapi juga bisa memicu konflik horizontal,” tegas Hasanul di Medan, Selasa (27/5/2025).
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Lomlom Suwondo saat aksi damai kader Al Washliyah di depan Kantor Bupati Deli Serdang, di Lubuk Pakam, Senin (26/5/2025), yang memperjuangkan hak atas aset organisasi berupa lahan wakaf seluas kurang lebih 3,5 hektare di daerah Pertumbukan, Kecamatan Galang.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati mengatakan, “Ini adalah Kabupaten Nahdliyin. Kalau Saudara-saudara kader Al Washliyah bergerilya seperti ini, Saudara bukan kader Al Washliyah. Saudara provokasi.”
Menurut Hasanul, pernyataan Lomlom di depan ribuan massa Al Washliyah dan videonya viral di media sosial tersebut merupakan bentuk penyesatan opini publik dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan provokatif.
Ia mendesak agar Lomlom segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan kepada seluruh kader Al Washliyah.
“Saudara Lomlom Suwondo harus segera meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, pernyataan tersebut dapat menimbulkan eskalasi yang lebih besar dan memperkeruh hubungan sosial antar kelompok,” katanya.
Hasanul juga menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi perekat bangsa, bukan justru memancing ketegangan dengan narasi yang mengandung unsur provokasi.
“Kami tak akan tinggal diam bila tidak ada sikap klarifikasi dari yang bersangkutan. Ini bukan sekadar soal ucapan, tapi soal tanggung jawab moral dan etika pejabat publik di hadapan rakyat,” tutup Hasanul yang juga Wakil Ketua Ikatan Sarjana Al Washliyah (Isarah) Sumatera Utara. (OM-03)
