Aceh  

Pemkab Survei Lahan untuk Mantan GAM dan Korban Konflik Abdya

Tim Pemkab Abdya melakukan survei sekaligus peninjauan langsung ke lokasi calon lahan pertanian,untuk mantan Kombatan GAM, tapol/napol dan masyarakat imbas konflik di kilometer 14 Kecamatan Babahrot

ABDYA | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan survei sekaligus peninjauan ke lokasi calon lahan pertanian yang dimohon pelepasan hutan untuk mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapol/napol dan masyarakat korban konflik di Abdya, Selasa (4/9/2022).

Pantauan awak media, dalam pelaksanaan survei lahan pertanian itu, ikut dihadiri Pemerintah Kabupaten Abdya yang diwakili Kadis Pertanahan, Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Blangpidie, Camat Babahrot, Keuchik Alue Dawah, dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) 013 Blangpidie beserta anggota.

Kadis Pertanahan Abdya Rizal SMn mengatakan, survei lokasi yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut dari rapat penyelesaian mengenai lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM dan imbas konflik di Kabupaten Abdya.

“Survei ini kita laksanakan kemarin, dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Rizal, Selasa (4/9/2022).

Dia menyebutkan, survei yang berlokasi di kilometer 14 Kecamatan Babahrot itu sesuai arahan Pj Bupati Abdya untuk menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan di Pendopo Bupati minggu lalu, dengan melibatkan pihak Forkopimkab Abdya dan KPA 013 Blangpidie. Pada rapat tersebut juga dihadiri pihak BPN, dan BKPH Setempat.

“Jadi, hasil rapat minggu lalu di Pendopo Bupati Abdya menyimpulkan, bahwa calon lahan pertanian untuk mantan Kombatan GAM dan imbas konflik di sepakati di kilo meter 14 Kecamatan Babahrot yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” jelasnya.

Namun demikian, tambah Rizal, Pemerintah Kabupaten Abdya bersama pihak terkait melakukan survei dan peninjauan lokasi calon lahan pertanian sebelum dilakukan permohonan pelepasan kawasan hutan lindung tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepada Gubernur Aceh.

Terkait persolaan calon lahan pertanian ini, kata Rizal, Pj Bupati Abdya Darmansah, sangat komit dan serius agar permohonan tersebut dapat direalisasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

“Bapak Bupati sangat serius dalam hal ini, buktinya beliau merespon dan menanggapi dengan cepat terkait masalah lahan tersebut. karena kewenangan ini merupakan ranahnya Pemerintah Pusat dan Provinsi, jadi, kita selaku pemerintah kabupaten hanya bisa mengusulkan, kami berharap hal ini dapat dikawal bersama-sama,” demikian pungkasnya.

Reporter : Nazli