LANGKAT | Anggota DPRD Langkat menilai, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lamban menangani bencana banjir yang membuat masyarakat menderita.
Matthew Diemas Bastanta, wakil rakyat asal Langkat Hulu ini pun menilai, Kepala BPBD Muhammad Ansyari, layak dicopot dari jabatannya.
“Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak tersedia,” ujar Matthew, Fraksi PDI-Perjuangan kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Bendahara DPC PDI-Perjuangan Langkat ini menyebut, bencana alam banjir besar ini sudah menerjang 15 kecamatan. Separuh lebih kecamatan di Kabupaten Langkat yang terendam banjir, kata dia, kondisi itu lamban ditangani.
Itu terbukti dengan masyarakat Kecamatan Padang Tualang yang melakukan evakuasi secara mandiri naik ke badan Jalan Tol Binjai-Langsa ruas Tanjung Pura.
Bahkan, menurutnya, BPBD Langkat dalam kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Pria yang karib disapa Teo ini menyebut, temuannya di lapangan menunjukkan lemahnya koordinasi yang dilakukan BPBD Langkat.
Selain itu menurutnya, minimnya peralatan dan ketidakmampuan BPBD Langkat dalam menjalankan tugas secara profesional.
“Ini sangat memprihatinkan, karena di saat genting masyarakat membutuhkan akses cepat untuk meminta pertolongan,” ujarnya
Teo pun sedikit menceritakan pengalaman pribadinya saat coba menghubungi Kepala BPBD Langkat. Ia ingin menanyakan kondisi masyarakat dan titik banjir terparah di Langkat.
Komunikasi yang dilakukan Teo agar sebagai wakil rakyat memberi pertolongan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya menelepon Kepala BPBD dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat,” bebernya.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, bisa kelakuan kepala BPDP seperti ini , sungguh ini tidak bisa ditolerir. Seharusnya pimpinan BPBD berdiri paling depan, bukan justru tidak respons,” sambungnya.
Dia menambahkan, BPBD Langkat cuma menyediakan 6 unit perahu karet. Sementara banjir melanda bumi bertuah (julukan Kabupaten Langkat) tercatat ada pada 15 kecamatan.
“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti bahwa BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat,” serunya.
“Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat sebagai angka yang dilaporkan ke pimpinan tapi kepala BPBD gak bisa bekerja sesuai tupoksinya,” tambahnya.
Teo juga menyoroti aksi penjarahan yang dilakukan masyarakat di Tanjungpura. Kata dia, itu terjadi akibat lambatnya penyaluran bantuan.
“Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi BPBD,” katanya.
Bahkan dalam situasi paling genting, Matthew menilai, Kepala BPBD justru lebih sibuk mendampingi kegiatan bupati. Bukan fokus pada penanganan bencana.
“Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah lebih fokus pada kegiatan protokoler demi ‘asal bos senang’. Akibat lambatnya respons ini, satu anak dilaporkan meninggal dunia karena tidak segera mendapat bantuan. Ini jelas kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan,” tegasnya.
Dengan berbagai kejadian tersebut, Teo menegaskan bahwa Kepala BPBD Kabupaten Langkat harus dicopot dari jabatan atau mengundurkan diri secara terhormat.
“Ini bukan soal politik, ini soal nyawa dan keselamatan masyarakat,” katanya.
“Jika tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur. Rakyat membutuhkan pimpinan BPBD yang sigap, responsif, dan bekerja untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Sementara, Kepala BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, belum menjawab pesan konfirmasi wartawan, meski pesan singkat soal penilaian dirinya sudah dilayangkan dari Senin malam. (Rel/OD-20)
