JAKARTA | Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pengusaha disibukkan dengan kedatangan para kelompok organisasi masyarakat (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa. Tak dikasih, para ormas makin beringas dengan menyegel pabrik seperti pabrik kelapa sawit di salah satu daerah di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengungkapkan aksi preman ormas sudah keterlaluan. Bahkan salah satu ormas terkenal di Indonesia pun melakukan penyegelan pabrik kelapa sawit. Tak dikasih THR katanya para ormas biasanya menjarah sawit di perkebunan.
“Masyarakat sekitar dan ormas-ormas mulai menjarah sawit-sawitnya. Kejadian ini marak di Kalteng (Kalimantan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur), dan Riau,” ungkap dia, Minggu (23/3/2025).
Sahat pun kesal bukan main dengan tindakan ormas tersebut.
“Semakin meresahkan Industri di Indonesia,” tegas dia.
Dia meminta Pemda bersikap tegas dan melindungi para pelaku industri. Jangan sampai hal seperti ini terjadi terus menerus yang bikin pelaku industri resah dan tidak nyaman berbisnis di Indonesia.
“Baiknya ada pengumuman dari Kemendagri atau Pemda-pemda agar perusahaan industri dan perkebunan atau usaha jenis lainnya untuk tidak melayani permintaan sumbangan bentuk apapun dari pihak manapun yang meresahkan kenyamanan ketenangan berusaha di Indonesia,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memahami praktik seperti itu di lapangan, namun jangan justru menjadi pemaksaan yang membuat pelaku usaha resah.
“Ya minta boleh-boleh aja, tapi jangan maksa gitu loh. Ya dibalikin lagi ke kerelaan usaha masing-masing. Ya kan perusahaan ada CSR sebenarnya. Jangan sampai itu menjadi aksi premanisme yang berujung kepada pemblokiran itu jangan lah. Tapi bahwa masing-masing perusahaan punya dana CSR kan iya. Ya perusahaan juga sering membina masyarakat sekeliling dan sebagainya,” kata Bob.
Keresahan pelaku usaha itu bisa berdampak panjang pada iklim investasi. Akhirnya yang dikhawatirkan banyak pelaku usaha yang berpikir untuk kabur dari investasi dalam negeri.
“Iya kalau sifatnya memaksa dan lain sebagainya ya (investor bisa lari). Jadi kan kita berharap aparat itu bisa selain menjaga ketertiban, tapi juga menegakkan hukum. Ya intinya mereka yang memaksa itu harus ditindak. Berarti mempengaruhi, berarti untuk keikliman. Ya sangat mempengaruhi apalagi situasi seperti ini,” ujarnya.
Pengusaha Menjerit
Seiring dengan bertambahnya jumlah Ormas, pengusaha kini menghadapi semakin banyak pihak yang datang meminta “bantuan”.
“Enggak cuma satu-dua. Banyak,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman.
Ia pun menggambarkan bahwa perusahaan harus membagi dana yang dimiliki ke berbagai pihak, sehingga beban finansial semakin berat.
“Kan bukan cuma satu Ormasnya, kan banyak. Ini, ini, ini dan sebagainya. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu. Itu kan dari sini dan dari sana, kita kan mesti membagi-bagi. Kuenya sedikit, dibagi-bagi jadi sedikit,” jelasnya.
Dia mengatakan, perusahaan memang terkadang mengalokasikan anggaran untuk hal-hal tak terduga seperti ini. Namun, jika permintaan terus meningkat dan berubah menjadi kewajiban, maka dunia usaha akan semakin terbebani.
Adapun ketika perusahaan tidak memberikan THR kepada oknum ormas yang meminta, kata Nurjaman, tentunya ada risiko yang dihadapi.
“Resikonya dikata-katain,” sebut dia.
Namun, di beberapa daerah, tekanan bisa lebih besar. “Bergantung ke wilayahnya, ada juga yang punya resiko misalnya hal-hal yang nggak terduga. Kita berharap nggak ada tindakan apapun juga lah demi kenyamanan. Menimbulkan rasa ketakutan ada lah,” ungkapnya.
Meski ada tekanan, Nurjaman menegaskan, pengusaha tidak boleh menyerah pada pemaksaan semacam ini. Ia bahkan mendorong rekan-rekannya untuk tidak memberikan jika permintaan dilakukan dengan cara yang meresahkan.
“Saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk tidak diberikan. Kita ini enggak bisa dipaksa. Masa dipaksa buat kasih sumbangan?” tegasnya.
Jika pemalakan oleh oknum ormas semakin menjadi-jadi, ia menyarankan agar perusahaan lebih baik melaporkannya ke pihak berwenang.
“Kalau ada yang meresahkan begitu lagi, saya menyarankan untuk jangan diberi. Ya mending kita laporkan aja,” kata Nurjaman.
Sejalan dengan itu, menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa negara perlu lebih hadir untuk memberikan perlindungan bagi dunia usaha.
“Di sini harus ada bukti kehadiran pemerintah, kehadiran negara untuk memberikan kenyamanan terhadap dunia usaha. Hal yang seperti itu mesti dibereskan,” katanya.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada ormas agar mereka bisa mencari sumber pendanaan dengan cara yang benar.
“Ormas sebenarnya sah-sah saja, tetapi bagaimana mencari sumber pendanaannya dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang begitu,” pungkasnya. (CNBC)
