Ade Darmawan juga menegaskan, Prima anti oligarki yang dapat menghancurkan negara. Dipaparkannya, oligarki Indonesia menumpuk kekayaannya dari eksploitasi sumber daya alam, lalu dijual murah ke pasar dunia. Oligarki Indonesia juga banyak hidup dari perburuan rente sehingga butuh topangan politik sebagai cara mempertahankan sekaligus menumpuk kekayaannya.
Menurutnya, program kerja yang ditawarkan Prima membela kepentingan masyarakat. Ia mencontohkan, untuk bidang kesehatan, Prima akan membuat terobosan agar masyarakat yang ke rumah sakit tak perlu lagi menunjukkan KTP sebagai syarat berobat.
“Ada atau tidak ada KTP, rakyat yang datang ke rumah sakit harus diterima,” tukasnya.
Terkait outsourcing pada pekerja atau buruh, menurutnya sistem tersebut harus dihapuskan. Pemerintah dan negara, menurutnya, harus hadir untuk melindungi buruh.
“Negara wajib berpihak kepada rakyat, bukan pada cukong,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPW Prima Sumut, Johan Merdeka menambahkan bahwa dalam persoalan agraria di Sumut pemerintah sepertinya belum mampu memberikan rasa keadilan atas tanah.
“Masih banyak nya tanah-tanah yang sudah dikuasai dan diusahai rakyat belum diberikan hak atas tanah (Sertifikat), belum lagi tanah-tanah rakyat yang dulunya dirampas perusahaan-perusahaan negara, asing, maupun perusahaan dalam negeri belum dikembalikan,” katanya.
Bahkan kata Johan Merdeka Gubernur Sumut juga belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.
“Terkait korupsi, masih ada ketimpangan dan belum ada penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. (Red)
