MEDAN | Driver ojek online dari berbagai aplikator bergabung melakukan aksi unjukrasa damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/5/2025),
Dalam aksinya ribuan driver ojol menyampaikan keluhannya mulai dari kebijakan aplikasi, payung hukum, hingga jaminan kecelakaan.
Massa Ojol menuntut Program dari berbagai aplikasi yang dianggap mencekik para driver. Seperti program HEMAT, SLOT, ACENG, HUB, GBH, hingga SAMEDAY yang mempunyai kebijakan pemotongan ongkos bagi mereka.
Berikut tuntutan para driver
Pertama Driver ojol menuntut dihapusnya program yang membayar ongkos mereka sangat murah
Perwakilan massa aksi, Agam sebagai Ketua Komunitas Godams (Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar), menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya terkait ongkos dengan harga yang sangat murah disebabkan banyaknya berbagai program promo.
“Kami meminta diterbitkannya Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai regulasi untuk payung hukum ojol, kedua kami meminta dihapuskannya program instan aplikator (ACENG, SLOT, BIKE HEMAT, HUB, SAMEDAY, GABUNGAN, dll) yang merugikan mayoritas driver. Kemudian kami juga menuntut adanya potongan aplikasi yang besar,” ungkap Agam.
Pengawasan bisnis transportasi berbasis online di Indonesia saat ini carut-marut. Sistem kerja yang diterapkan terhadap driver ojol dianggap sangat merugikan, baik dari segi ekonomi maupun hal lainnya.
“Kini semakin berkurangnya alokasi orderan kepada banyak driver akibat prioritas orderan banyak diberikan kepada driver yang mengikuti program instan aplikator. Program ini memberikan banyak penerimaan order namun tarif yang diterima perlayanannya sangat murah. Di mana driver harus bekerja lebih banyak untuk meraih pendapatan yang layak tentunya akan berpengaruh kepada stamina maupun kondisi kesehatan driver sendiri,” lanjutnya.
Dalam tuntutan kedua Agam juga menyoroti bagaimana perusahaan mereka minim memberikan perlindungan kerja. Dalam aksi ini, mereka meminta jaminan perlindungan serta keselamatan kerja.
“Angka kecelakaan driver yang tinggi dan yang sakit saat ini menjadi contoh bahwa sistem kerja dari aplikator sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja driver ojol. Godams sangat mendukung Pemerintah untuk lahirnya regulasi yang mengatur operasional, tata kelola, penerapan sistem kerja, serta pengawasan kepada bisnis transportasi berbasis online di Indonesia,” ujar Agam.
Pemerintah disebutnya harus hadir dan mengintervensi. Jangan lagi ada pembiaran seperti saat ini, di mana aplikator saling perang tarif yang menyebabkan driver menjadi korban karena harus menerima upah murah akibat promo-promo kepada pelanggan. Hingga pada akhirnya memicu kecelakaan kerja karena sistem kebut itu.
“Demikian juga aspek perlindungan dan keselamatan kerja, banyak aplikator yang enggan menyediakan terkait kepastian jaminan perlindungan kerja kepada ojol saat ini,” tambahnya.
Sedangkan yang ketiga Kurang lebih selama setahun para driver ojol menghadapi problem potongan yang tinggi. Bahkan Agam mengatakan potongan by aplikasi itu bisa mencapai 40 persen.
“Potongan aplikasi harus diperhatikan. Kami mohon aplikasi untuk balik ke awal. Jangan lagi membuat potongan aplikasi yang merugikan seperti sekarang sampai 40 persen. Kita minta balik ke Permenhub nomor 667 tahun 2022 yang mengatur 15 persen + 5 persen potongan,” beber Agam.
40% potongan dianggap sangat besar. Karena mereka harus mendapat orderan yang banyak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sangat dirugikan dari sisi pendapatan yang tak menggambarkan keadilan bagi kami driver yang menjalaninya sehari-hari. Kami akan kembali mengagendakan aksi besar-besaran lagi jika tuntutan kami tidak diterima,” pungkasnya. (OM/011)
