Saat Pansus Di Aceh Singkil, DPRA Dukung Percepatan Fungsional Jalan Singkil-Trumon

oleh -101 views
Anggota DPR Aceh saat melakukan pertemuan dengan Pemkab Aceh Singkil, dalam kunjungan kerja Pansus, Jumat (10/7/2020)

ACEH SINGKIL-Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh Dapil IX mendukung penuh untuk percepatan pembangunan jalan dan jembatan yang akan menghubungkan Singkil-Kuala Baru-Trumon Aceh Selatan.

Penyampaian itu disampaikan Tgk H Syarifudin Assingkili dihadapan Bupati Dulmusrid, Wabup Sazali Wakil Ketua Dewan H Amaliun, Dandim 0109 serta Kepala SKPK dan para anggota DPRK lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (10/7/2020), Tgk Syarifudin selaku koordinator tim Pansus Dapil IX Aceh, turut didampingi 8 anggota DPRA lainnya.

Baca juga :Pembangunan Jalan Kampung Baru-Danau Paris Perpendek Jalur Singkil-Tapteng

Diantaranya Hj Asmidar, Hj Sartina, T Sama Indra dari Komisi III, Safrizal, Irfanusir, H Attarmizi Hamid, Hendri Yono serta Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin yang bertolak langsung ke Banda Aceh usai pertemuan di Subulussalam.

Sama Indra menegaskan, Pemerintah Aceh harus menyelesaikan penerobosan jalan Kilangan Singkil -Kuala Baru dan Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

Proyek multi years hingga 2022 mendatang itu disebutkannya akan menelan anggaran mencapai Rp300 miliar melalui Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

“Insya Allah 2022 akan fungsional, ke Singkil tidak perlu lagi naik Gunung Singgersing, warga Singkil mau ke Tapak Tuan bisa jalan dari bawah,” ucap Indra.

Kendati katanya, menjadi PR bagi Pemkab Aceh Singkil. Yakni masyarakat yang biasa penyedia jasa transportasi penyeberangan Singkil-Kuala Baru mau dikemanakan, ataukan jadi nelayan biasa lagi, ucap Indra.

Sementara itu Tgk Syarifudin menyebutkan Tim Pansus melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau kegiatan fisik yang dibiayai melalui anggaran Otsus Aceh tahun 2019.

Sejauh ini tidak ada yang bermasalah, tim masih berkoordinasi dan memantau sejumlah kegiatan tersebut. Jika ada yang tidak sesuai akan dikoordinasikan tim untuk diserahkan ke BPK dan akan ditindak lanjuti, ucapnya.

Hj Asmidar meminta Bupati Aceh Singkil harus mengajukan untuk normalisasi sungai dan tanggul pengaman banjir ke Balai Wilayah Sungai dan pemerintah pusat. Sebab pengendalian banjir merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai.

Begitupun setiap pengusulan program yang merupakan kewenangan Provinsi harus berkoordinasi dengan DPRA wilayah Dapil IX. Sehingga usulan bisa dikawal dewan wilayah IX.

Reporter : Saleh