Namun demikian, Baskami bersama anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun akan “mengawal” proses penganggaran perbaikan jalan provinsi tersebut, guna ditampung di R-APBD Sumut TA 2022 atau jika memungkinkan dialokasikan juga di P-APBD TA 2021 yang saat ini sedang dibahas eksekutif-legislatif, tapi anggarannya tentunya tidak besar.
“Pada intinya lembaga legislatif tetap berprinsip merata dalam pembagian kue pembangunan dari APBD Sumut ke seluruh kabupaten/kota, tapi mengingat keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur saat ini sangat minim, tentu porsinya juga kecil . Apalagi mata anggaran dua tahun terakhir ini difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya,” tegas Baskami..
Berkaitan dengan itu, Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan Sumut ini meminta masyarakat Simalungun yang tergabung dalam ASB bisa memahami kondisi anggaran di APBD Sumut, sehingga sejumlah ruas jalan provinsi di Simalungun “hancur-lebur” dan sangat mengganggu aktivitas perhubungan warga “habonaran do bona” ini.
Diakui Baskami, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan infrastruktur yang baik, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Simalungun kegiatannya bertani, sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang baik, guna memudahkan pendistribusian hasil pertanian dimaksud.
Berkaitan dengan itu, Baskami mengingatkan Dinas BMBK Sumut agar jangan lagi membiarkan jalan provinsi di Simalungun rusak parah dan besar harapan masyarakat pada APBD Sumut TA 2022 dialokasikan anggaran perbaikannya, guna menghindari keresahan para pengguna jalan melintasi jalan yang penuh lobang-lobang besar.cr-03
