KARO – Sebagai kebutuhan strategis paska-bencana penyediaan pemukiman/perumahan merupakan langkah pemerintah yang dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan pembelajaran dan perbaikan kebijakan permukiman/perumahan pasca bencana dilakukan, salah satu di antaranya dengan mengambil pengalaman-pengalaman lapangan dari Kabupaten/Kota dan provinsi yang telah melakukan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi di sektor pemukiman/perumahan.
Hal itu dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Karo, Drs Djoko Sujarwanto dalam siaran persnya, saat menjadi pembicara Lokakarya dalam sesi “Pembelajaran dan Tantangan dalam Pemukiman Paska Bencana,” di acara Workshop Nasional Shelter dan Pemukiman tahun 2019, di Hotel Santika Mataram Lombok, Selasa (20/8/2019).
Kegiatan yang dibuka kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo itu, bertujuan untuk mendukung masyarakat bertransisi secara aman, nyaman, bermartabat dan berpusat pada masyarakat dalam menghadapi bencana.
Acara yang dirangkai dengan lokakarya yang menampilkan narasumber Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Sekda Sulawesi Tengah Dr. H Mohamad Hidayat Msi dipandu Kepala Staf Presiden (KSP) diwakili Roy Abimanyu Tenaga Ahli Madya KSP selaku moderator.
Sebagai pembicara, dikesempatan itu Bupati Karo Terkelin Brahmana menguraikan, historis awalnya gunung Sinabung erupsi, diawali pada tahun 2010, namun ditahun 2011-2012 keadaan Gunung Sinabung relatif tenang dan muncul lagi erupsi ditahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, 2018 dan 2019 ini masih berjalan penanganan erupsi gunung Sinabung.
“Didalam paska bencana erupsi gunung Sinabung, Pemkab Karo sudah menerapkan kesiapsiagaan, Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketiga ini dasar Pemkab Karo bekerja penanganan erupsi Gunung Sinabung selama ini, walaupun keberhasilan kita capai tapi banyak tantangan dan rintangan, namun kalau dijelaskan satu persatu, tidak siap seminggu menceritakannya,” ujarnya.
“Untuk mengatasi erupsi itu, pemerinta setempat, dalam hal ini Pemkab Karo telah melakukan upaya Relokasi, menghindari korban jiwa, masyarakat yang tinggal didesa berjarak 3 km, 5 km dan 7 km dari jarak Gunung Sinabung diungsikan, ke posko posko penampungan,” terangnya.
“Barulah dikerjakanlah Relokasi tahap I dengan jumlah 370 KK (Siosar) dengan menggunakan dana Siap Pakai tahun 2015, Relokasi Tahap II 1.682 KK (Mandiri) hibah Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) tahun 2015, Relokasi Tahap II lanjutan 181 KK (Mandiri) Hibah (RR) tahun 2017 dan Relokasi tahap III 1.038 KK (Siosar) Hibah RR tahun 2018, ini sedang dikerjakan,” katanya.
Sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, supaya pembangunan relokasi tetap dilanjutkan. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi Menteri PMK Puan Maharani, untuk menjadwal ulang kedatangannya ke Karo, sebab sebelumnya memang ada rencananya datang ke Karo, namun belum terlaksana.
Disela-sela lokakarya, Asisten 1 Drs Suang Karo-karo dan Kalak BPBD Karo Ir Martin Sitepu mengapresiasi panitia atas dipercayakannya Bupati Karo Terkelin Brahmana sebagai pembicara di tingkat nasional, yang dinilai cukup berhasil dalam penanganan bencana dibandingkan bencana di daerah lain.
“Jarang acara seperti ini kita diundang, apalagi top pembicara, tapi keinginan , pihak panitia ingin sekali Pemkab Karo bagi-bagi pengalaman agar daerah lain dapat belajar dari Kabupaten Karo, ini tadi juga sudah disampaikan bupati saat tampil pembicara tadi diforum. Bahwa Pemkab Karo bersedia bagi daerah lain datang untuk belajar penanganan bencana dan menjadikan referensi daerah rawan bencana,” ucap Suang dan Martin.
Reporter: Daniel Manik
