Ikrimah mengungkapkan persoalan seks bebas saat ini sudah berpindah dari Lokalisasi ke media sosial dimana saat ini melalui media sosial sudah bisa memesan para penjaja seks yang tidak terkontrol kesehatannya.” Kalau di lokalisasi Penjaja Seks Komersil (PSK) itu bisa dikontrol kesehatannya seperti setiap bulan bisa dilakukan pengecekan kesehatan oleh Dinkes setempat. Sedangkan kalau PSK media sosial susah melakukan pengawasan terhadap kesehatan mereka. Ini bagian dampak dari pembubaran lokalisasi artinya PSK itu beserak kemana-mana tanpa ada pengawasan,” sebut Ikrimah kembali.
Mengenai program KPAD Sumut saat ini, Ikrimah menjelaskan ada tiga prioritas program Tahun 2021 yang dilaksanakan yakni, Pendampingan terhadap Ranperda di DPRD Sumut, TOT dan Pemberian Bantuan Sosial.” Tiga program ini kita prioritaskan untuk 2021 ini yaki terwujudnya Perda tentang Penangunggulangan HIV/AIDS di Sumut, melaksanakan TOT yang akan menghadirkan para instruktur atau trainer yang handal di tengah-tengah masyarakat dan terakhir kita memberikan bantuan kepada para korban HIV/AIDS,” kata Ikrimah.
Selain itu sebut Ikrimah pihaknya juga sudah bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS seperti, Pelindo, Kemenag Sumut, Bank Sumut, Disnaker dan Disdik. OKP, Ormas Keagamaan, NGO dan lainnya.
” Semua ini tentunya betujuan agar pada 2030 Sumut akan zero kasus HIV/AIDS,” demikian Ikrimah. cr-03
