MEDAN | Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan konsolidasi satgas stunting dan rapat koordinasi teknis kemitraan di daerah dalam rangka temu kerja dinas pengendalian penduduk dan KB (Perkadis KB) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Aryaduta Jl. Kapten Maulana Lubis Medan. Selasa (21/2/2023).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumatera Utara, Musa Rajekshah.
Dalam sambutanya ia mengimbau Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (P2S) Provinsi Sumut untuk maksimalkan kinerja untuk mencapai target penurunan stunting di tahun 2023 sebesar 18% dan tahun 2024 sebesar 14%.
“Saya tidak bicara merinci lagi bagaimana cara menurunkan stunting karena saya yakin semuanya sudah paham yang di ruangan ini karena telah menangani stunting dari tahun ke tahun. Hanya kami tekankan kepada Satgas Penurunan Stunting di kabupaten/kota agar kerjanya lebih maksimal, memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh,” ujar Ijeck.
Kesempatan itu, Ijeck tak lupa mengucapkan apresiasinya kepada kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga akhirnya berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021.
“Tahun 2022 kita targetkan prevalensi stunting turun 22 % dan Alhamdulilah, terealisasinya di bawah itu 21,1. Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara BKKBN dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan juga Satgas P2S,” ujar Ijeck.
Ia pun berharap acara ini dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai tempat berdiskusi, saling memberi informasi dan bertanya.
“Mudah-mudahan kegiatan hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik untuk tempat bertanya dan memberikan informasi,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mhd. Irzal, SE, ME mengaku bahwa berdasarkan data SSGI tahun 2022, angka prevalensi stunting Sumut berhasil turun 4,7 persen, menjadi 21,1 persen, dari sebelumnya 25,8 persen pada tahun 2021.
“Sumut berada dibawah rata-rata nasional yaitu diangka 21,1 persen sedangkan nasional berada diangka 11,6 persen,” kata Mhd. Irzal.
Muhammad Irzal juga menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 sebesar 18 persen sehingga di tahun 2024 bisa mencapai tager 14 persen.
“Artinya dari pengalaman tahun 2022 Sumut bisa turun menjadi 4,7 persen, kalau angka stunting tahun 2022 sebesar 21,1 persen kita bisa turun 3%. Maka pengalaman di tahun 2022 ini atas kotmenmennya tim terbaik tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dan juga lintas sektor,” jelasnya.
Sehingga lanjutnya akan berkolaborasi dan bersama-sama untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan stunting di Sumut.
“Kedua adalah kita harus mempersiapkan atau melakukan suatu strategi dalam percepatan penurunan stunting dimulai dari calon pengantin (Catin). Siapakah itu yaitu remaja. remaja calon pasangan atau remaja calon pengantin,” katanya.
“Setelah itu akan keluar surat dan mereka akan mengisi data dirinya mereka di Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Tidak hanya calon pengantin perempuan juga calon pengantin laki-laki. Tiga bulan sebelum menikah baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki harus tahu dulu memeriksakan kesehatan mereka,” jelasnya lagi.
Selain itu katanya mengatur strategi dengan memberdayakan tim pedamping keluarga (TPK) untuk melakukan pedampingan kepada calon pengantin, kepada ibu menyusui dan kepada ibu punya balita.
Sementara Koordinator Manajer Program (KPM) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Sumut, Nurjani Rasyid mengatakan bahwa terkait dengan pertemuan hari ini Satgas PPS Provinsi Sumut pada dasarnya ingin melanjutkan sesuai arahan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut agar persolan stunting bisa teratasi.
“Setelah mendengar materi pada kegiatan hari ini, kita menyusun dan memaparkan rencana kerja dalam percepatan penurunan stunting. Kita juga mengedepankan fungsi konsultasi dan koordinasi. Tentunya itu adalah dalam kaitannya dengan mengawal Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) dan 4 Pasti,” jelasnya.
Menurut Nurjani Rasyid bahwa para peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut setelah pulang nantinya akan melaksanakan tugasnya dengan melakukan pendampingan disana, termasuk kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Tentang bagaimana mensosialisasikan percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota di Sumut nantinya. Kemudian juga dalam rencana kerja yang kami susun pada pertemuan ini kita juga menyisipkan atau mengedepankan bagaimana agar TA ini bisa melakukan pergerakan di Kabupaten/Kota masing-masing. Terutama dengan mitra kerja dengan lintas sektor. Sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten/Kota masing-masing,” terangnya.
Terkait strategi dalam penurunan stunting di Sumut ia mengaku bahwa Satgas PPS dan mitra nya di lapangan memberi pemahaman kepada TPK.
“Dengan bahasa kearifan lokalnya bahwa stunting bukanlah hal yang hina dan tabu tetapi membuat suatu cara untuk mengatasi agar stunting bisa diatasi,” ujarnya. (Red)
