MADINA l Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berharap tidak ada intimidasi kepada kepala desa terpilih soal pengadaan pakaian pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak Agustus 2023 lalu.
PMII meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Madina bersikap tegas dalam mengawal segala program yang ada pada desa termasuk segala bentuk pengadaan.
Mencuat informasi di lapangan soal pengadaan pakaian pelantikan dan beberapa pakaian kepala desa lainnya bagi kades terpilih.
“Apabila ada oknum yang mengatasnamakan suruhan dari dinas atau bupati, kami harap ini harus cepat disikapi. Jangan kepala desa diajari untuk korupsi. Belum dilantik saja sudah diintimidasi, bagaimana pula nanti setelah menjabat,” kata Ketua PMII Madina, Ahmad Rizal Nasution, Jumat (29/09/2023).
Rizal mengatakan, seharusnya dalam pengadaan pakaian dinas dan pakaian pelantikan kepala Desa, diserahkan kepada kades saja.
“Biarkan saja kades itu yang beli atau jahitkan pakaian dia itu, enggak usah dicampuri. Jangan semua diurusi demi keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Pria kelahiran Kelurahan Kotasiantar Panyabungan ini mengimbau para kepala desa terpilih agar jangan takut diintimidasi oleh para oknum-oknum.
“Tidak usah takut diancam atau diintimidasi. Bersikap saja dan tetap tegak lurus, kalian kan dipilih masyarakat, bukan ditunjuk oleh pejabat,” ungkapnya.
Informasi yang diterima wartawan dari salah satu kades terpilih di Madina, dia mendapat intimidasi oleh oknum untuk pengadaan pakaian pelantikan.
“Ada yang datang seolah mengintimidasi, dibilang ini perintah dari atas (Pemkab Madina). Walaupun begitu saya tetap menolak,” terangnya.
Sumber tersebut mengaku awalnya penawaran pengadaan pakaian itu datang dari Camat. Kebanyakan dari mereka itu memilih menerima dan anggarannya ditampung pada dana desa tahap ketiga tahun 2023.
“Karena tidak terlalu saya campuri soal biaya yang harus dikeluarkan pun. Dua pekan lalu datang tawaran ini,” imbuhnya.
Sementara Camat Tambangan, Muslih Lubis S.Sos mengaku dia sudah menawarkan pengadaan pakaian pelantikan untuk kades terpilih. Namun, kebanyakan kades hanya memilih menjahit secara pribadi.
Terkait intimidasi, Muslih pun membantah bahwa di Kecamatan Tambangan tidak ada paksa memaksa. Semua tuntas dan berjalan baik atas kesepakatan bersama.
“Intimidasi tidak ada, tetapi saya sempat menawarkan soal pakaian pelantikan dan pakaian dinas itu. Ada juga kades terpilih status petahana yang masih memakai pakaian yang lama,” ucapnya.
Ditanya soal anggaran dalam penawaran untuk tiga buah pakaian mulai dari PDU, PDL hingga pakaian PKK, Muslih menyebut menelan anggaran sekitar Rp5 juta.
Reporter : Sulaiman Nasution
