Farid Wajdi – Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
KASUS keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyalakan alarm keras: ada yang tidak beres dalam cara negara mengeksekusi niat baiknya. Apa yang seharusnya menjadi simbol kepedulian justru berubah menjadi sumber trauma, sekaligus gugatan atas kualitas pengawasan pemerintah.
Padahal, sejak awal, MBG digadang-gadang sebagai tonggak penting dalam upaya pemenuhan hak dasar anak-anak: akses gizi yang memadai, kesehatan yang lebih baik, serta kesempatan belajar tanpa lapar. Namun deretan kasus keracunan, dari Garut hingga daerah lain, telah mencoreng tujuan itu. Bukannya menyehatkan, MBG justru menghadirkan risiko yang seharusnya tidak pernah terjadi: anak-anak jatuh sakit akibat makanan yang diberikan negara. Pertanyaannya: apakah kita sedang benar-benar membangun masa depan, atau sekadar menambal citra politik dengan program berisiko tinggi?
Insiden berulang ini bukanlah kebetulan. Ia mengisyaratkan kegagalan struktural dalam rantai pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Pemerintah memang mengklaim sudah menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) ketat. Tetapi SOP hanya akan menjadi dokumen formalitas jika di lapangan tidak dipatuhi secara disiplin. Saat SOP dilanggar, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas layanan, melainkan kesehatan dan keselamatan generasi bangsa.
Tak heran jika kemudian muncul usulan untuk mengganti skema MBG dengan bantuan uang tunai. Argumennya sederhana: orang tua dapat menyiapkan makanan sesuai kebutuhan anak, sementara pemerintah terhindar dari rantai distribusi panjang yang rawan kesalahan. Namun, gagasan ini juga tidak bebas risiko. Dalam keluarga dengan tekanan ekonomi tinggi, uang tunai rawan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak ketimbang gizi anak. Lebih dari itu, tanpa standar jelas, kualitas asupan anak justru makin sulit dikontrol.
Di sinilah pemerintah berada di persimpangan. Istana bersikeras mempertahankan pola makanan siap saji dengan klaim “yang terbaik.” Tetapi publik tidak lagi cukup diberi retorika. Keracunan yang berulang sudah meruntuhkan fondasi kepercayaan. Kepercayaan itu hanya bisa dipulihkan lewat langkah konkret: audit independen, transparansi data, serta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang lalai.
Lebih jauh lagi, ada masalah yang tak kalah serius: anggaran besar yang seret diserap. Dari total alokasi yang fantastis, sekitar Rp71 triliun justru harus direalokasi agar tidak “menganggur.” Secara fiskal, hal ini mungkin bisa dimaklumi. Namun publik berhak bertanya: mengapa penyerapan bisa serendah itu? Apakah perencanaan sejak awal tidak matang, ataukah kapasitas pelaksana di lapangan memang rapuh? Anggaran besar tanpa eksekusi tepat hanyalah deretan angka kosong dalam neraca negara.
Karena itu, perdebatan makanan siap saji versus uang tunai sejatinya bukanlah soal memilih hitam atau putih. Kuncinya ada pada kualitas eksekusi. Jika rantai distribusi dapat dijaga higienis, aman, dan terstandar, skema makanan siap saji layak dipertahankan. Tetapi di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan penyimpangan, model hibrid dengan kombinasi bantuan tunai bisa diuji coba.
Namun, yang paling mendesak sekarang adalah pemulihan kepercayaan publik. Pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik jargon “evaluasi.” Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data, pengakuan jujur di mana letak kelemahan sistem, serta keberanian menindak tegas pelaksana yang lalai. Tanpa itu, MBG akan terus dipandang hanya sebagai proyek politis, bukan program yang sungguh-sungguh berpihak pada anak-anak.
Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah adalah: apakah tetap lebih mementingkan kecepatan menjangkau angka-angka besar, ataukah berani memperlambat demi memastikan anak-anak benar-benar mendapatkan gizi yang sehat dan aman? Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi sebuah program, melainkan masa depan generasi bangsa. Jika negara gagal memastikan keamanan makanan di piring anak-anaknya, untuk apa semua angka, klaim, dan prestasi itu dipertahankan? (*)
