MEDAN | Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI ) Sumut menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Grand Antares Medan, Selasa sore (30 .09.2025) dengan thema “Mencari Formula Penetapan Upah Untuk Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh.”
Rakerwil dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSBSI Pusat Dr. Rekson Silaban, Gubsu M Boby Afif Nasution, Kadisnaker Sumut Ir Yuliani Siregar, Ketua Korwil K-SBSI Sumut, Disnaker Kota Medan Marisih Sinaga , Ketua K-SPSI Sumut CP Nainggolan, Apindo Sumut, Fransiscus Bangun, Parlindungan Purba, Hakim ad hock PHI Pengadilan Negeri Medan Usaha Tarigan,SH Federasi SBSI kabupaten- kota, serta undangan lainnya
Ketua MPO KSBSI Pusat Dr Rekson Silaban saat membuka Rakerwil mengatakan serikat buruh merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kesejateraan buruh
Menurutnya organisasi serikat buruh yang banyak akan menimbulkan permasalahan banyaknya serikat buruh, ini membuat kurang baik bagi anggota dan ada lagi serikat buruh sudah menjadi mata pencarian sehingga tidak menyentuh para buruh.
“Tadi disampaikan ada 75 serikat buruh di Sumut saya pikir cukuplah itu,” ujar Rekson Silaban.
Rikson Silaban berharap hasil Rakerwil ini kiranya dapat disebar luaskan melalui media yang ada agar dapat diketahui hasil-hasilnya.
Program UHC
Gubsu diwakili Kadisnaker Provsu, Ir Yuliani Siregar mengatakan Rakerwil ini memiliki arti penting dan strategis dalam menetapkan upah .
Saat ini pengangguran terbuka makin meningkat di lain pihak pengusaha dituntut dapat meningkatkan upah buruh, disini perlunya peran serikat buruh dalam menyikapi keadaan ini.
Selain itu Pemprovsu pada 1 Oktober telah menerapkan prporam UHC yakni berobat gratis di rumah sakit di seluruh daerah Sumut yang bertujuan membantu masyarakat Sumut terutama yang tidak mampu.
Kadisnaker Sumut juga menambahkan ada 409 ribu orang pengangguran Sumut, Saat ini banyak program yang dilakukan Pemprovsu salah satunya perumahan untuk buruh/pekerja kendala yang dihadapi salah satunya upah yang diterima masih minim.
Penetapan upah setiap tahun hampir selalu menimbulkan tarik menarik kepentingan antara buruh, pengusaha dan pemerintah .
Jumlah angkatan kerja di Sumut mencapai 8.181.168 juta jiwa dn ingkat penhngguran terbuka 5,05 persen (BPS tahun 2025) .
Berdasarkan usulan dan saran dari Serikat pekerja/buruh pada Gubsu untuk kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 10 persen. Oleh karena itu perlu kesepakatan triparteit guna menetapkan UMP Sumut 2026.
Diikuti 30 Federasi
Sebelumnya Ketua Koorwil K-SBSI Sumut Ramlan Hutabatrat mengatakan Rakerwil KSBSI ini bertujuan untuk menyiapakan program kerja saat ini maupun yang akan datang .dan Rakerwilcini diikuti oleh 30 Federasi SBSI seluruh Sumut
Serikat buruh dan pengusaha bisa membanngun kerjasama dalam upah meningkatkan kesejahteraan buruh karena KSBSI kita yang memiliki bukan orang lain.
Sementara itu Ketua Panitia Rakerwil Paraduan Pakpahan SH menjelaskan Rakerwil dilaksanakan selama dua hari tanggal 30 Sep sampai dengan 01 Oktober 2025 bertempat di Hotel Grand Antares.
“Ya rakerwil dilaksanakan dua hari Selasa dan Rabu,” ujar Paraduan Pakpahan.
Pada Rakerwil ini juga digelar Forum Gruop Diskusi (FGD) dengan menampilkan narasumber yaitu Ketua MPO K-SBSI Pusat Dr. Rekson Silaban, Kadisnaker Provsu, Apindo dan Akademisi guna membahas terkait upah buruh di Sumut. (OM32).
