PALAS | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD ) tahun anggaran (TA) 2025.
Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan (PMA ) menegaskan bahwa capaian opini WTP itu bukanlah tujuan akhir, akan tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, katanya, berkomitmen terus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI. Serta akan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan opini terbaik di tahun – tahun mendatang.
“Dengan diraihnya kembali opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang,” tutur Bupati PMA di acara serah terima penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Palas itu di ruang Audotorium kantor BPK RI Perwakilan Sumut Medan, Jumat (29/5/2026).
Sebelumnya, Bupati PMA menyampaikan ucapan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, DPRD, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan capaian tersebut.
Pencapaian opini WTP itu, sebutnya, merupakan hasil dari kolaborasi, kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Capaian opini WTP ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan terbaik baik bagi seluruh warga masyarakat ke depan,”tambah PMA.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang mengapresiasi upaya dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Capaian opini WTP itu, diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut.
,”Opini WTP bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang,”tandasnya.
Di ketahui untuk tahun anggaran 2024 lalu, Pemkab Palas meraih opini WDP dari BPK RI Perwakilan Sumut atas hasil pemeriksaan LKPD pada tahun itu.
Acara serah terima hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Palas tahun anggaran 2025 ini, turut dihadiri Wakil Bupati Palas H. Achmad Fauzan Nasution, Ketua DPRD Palas Luat Hasibuan, Pj Sekda Palas H. Panguhum Nasution, Plh Kepala BPPKAD Palas Yunirwan Imamah, dan Inspektur Palas Harjusli Fahri Siregar. (Bocis)
