MEDAN| Lanjutan Aksi demonstrasi kembali bergulir. Puluhan massa dari Senat Mahasiswa Unimed menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan. Rabu (17/6/2026) siang.
Dalam. Aksinya massa memakai seragam almamater membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap pemerintah.
Massa pun mulai menggeruduk pintu gerbang kantor DPRD Sumatera Utara sambil berorasi menyampaikan aspirasinya. Tidak hanya itu massa membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan.
Aksi massa berorasi dengan menyampaikan 10 tuntutan. Tidak berapa lama perwakilan DPRD Sumut melalui Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menemui aksi massa.
Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed), Muhammad Ade Ikhsan, yang menjadi salah satu orator utama, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ade Ikhsan menuntut agar pemerintah mengembalikan prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai amanat konstitusi.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama negara.
“Kami menuntut prioritas anggaran pendidikan dikembalikan. Marwah pendidikan dan kesehatan 20 persen itu harus dikembalikan,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan program-program yang dinilai bersifat populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Mereka menilai program tersebut berpotensi menjadi beban ekonomi negara dan rawan penyimpangan. Aksi massa juga menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
Mahasiswa meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak butuh hanya omong-omong belaka, kawan-kawan. Kami tidak butuh hanya narasi. Kami butuh solusi dan alternatif yang nyata untuk rakyat,” ujar Ade Ikhsan.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap praktik militerisme di ranah sipil. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi praktik-praktik yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat seperti pada masa lalu.
Tuntutan lainnya yang disampaikan meliputi stabilisasi nilai tukar rupiah, perbaikan layanan kelistrikan dan air bersih, serta realisasi janji penciptaan jutaan lapangan kerja.
Mahasiswa juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah terkait penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan. Menurut mereka, hingga saat ini masyarakat belum merasakan dampak signifikan dari program tersebut.
“Katanya realisasi 19 juta lapangan pekerjaan. Hari ini mana, kawan-kawan? Kosong, omong kosong!” kata Ade.
Massa juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program sekolah gratis bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang berada di daerah pedesaan.
“Rakyat yang ekonominya ke bawah membutuhkan kepastian pendidikan. Jangan sampai akses pendidikan semakin sulit dijangkau,” kata Ade Ikhsan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah dan menjadi perhatian para pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Massa sempat menolak perwakilan. Aksi massa meminta agar Ketua DPRD Sumatera Utara menjumpai aksi. Namun akhirnya pengunjuk rasa menerima perwakilan tersebut. Dialog pun dlakukan dengan wakil ketua dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Hingga berita ini di naikkan aksi massa masih bertahan di depan Kantor DPRD Sumut.
(OM/011)
