BPKP Provsu Desak Pemkab Karo Perbaiki Aplikasi SIKEUDES Yang Belum Tertib Administarsi

oleh -93 views
TerkelinBrahmana saat mendengar arahan dari Kepala BPKP Provsu Yono Andy Atmoko dala kesempatan meting zoom

TANAHKARO- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut, mendesak Pemerintah Kabupaten Karo agar memperbaiki aplikasi sistem Informasi Keuangan Desa (SIKEUDES) yang dinilai masih belum tertib administrasi dalam pengelolan keuangan.

Yang paling utama , data Base disetiap kecamatan harus lengkap dan stand by.

Hal itudikatakan kepala BPKP Propvinsi Sumateta Utara Yono Andi Atmoko, melalui zoom meeting secara random dipilih camat Tiga Panah, sebagai sampel pengecekan kesiapan para camat se Kab. Karo, Kamis (13/8/2020) diruang Karo Comand Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Kabanjahe.

Dikesempatan itu Yono Andi Atmoko meminta agar camat selalu bersinergi dengan kepala desa dalam hal mengawasi pengelolan keuangan desa, sebab banyak temuan, dan hampir setiap desa selalu ada masalah adminiterasi.

“Berimbas keuangan pasti jelek, akhirnya bermasalah dan menurut catatan BPKP selama ini, hampir 80 % kepala desa terbelit dan tersangkut dibidang adminiterasi,” tandasnya.

“Camat perlu mengingatkan kepada Kades, supaya menghindari masalah dengan masyarakat sendiri, seperti hak masyarakat, yang seharusnya dapat, namun sebaliknya tidak dapat bantuan dari kemensos, provinsi Sumut, Kabupaten Karo dan BLT Dana Desa,” terang Yono.

“Apalagi pengawasan pengelolan keuangan Kab. Karo, BPKP menilai tahun 2019 cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Medan, tentu ini semua dukungan dari tingkat desa hingga kecamatan. Jelasnya.

Menanggapi, pesan dan kesan yang disampaikan kepala BPKP Medan, Bupati karo Terkelin Brahmana SH MH, menyatakan, sangat berterimakasih atas edukasi dan partisipatif dalam memberikan dorongan pencerahan dalam penggunaan aplikasi SIKEUDES yang selama ini mungkin belum sempurna bagi setiap kecamatan.

“Banyak faktor sehingga SIKEUDES belum maksimal diterapkan di setiap desa, hal ini menjadi atensi Pemkab Karo kedepan dalam menata kelola keuangan desa yang lebih bagus, dalam menghindari permasalahan yang selama ini terbentur di administrasi. ucap Terkelin.

Hal senada ditegaskan camat Tiga Panah data Martina Br Ginting, khusus wilayah Tiga Panah yang membawahi 29 desa, hampir semuanya lemah dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi keuangan desa.

“Hal itu disebabkan faktor SDM lemah, dan operator dipedesaan sering berganti sehingga operator yang baru belum memahami, tidak ada jeda yang lama dan yang baru dalam tukar pemanfaatan aplikasi.
” Alhasil berantakan adminitrasi di desa, sehingga hal ini kendala selama ini, sesuai temuan dari BPKP yang disebutkan tadi, bahwa kepala desa lemah dalam adminitrasi, dan sangat sependapat apa yang dikemukan oleh pihak BPKP,” pungkaanya.

Reporter: Daniel Manik