Bupati Terkelin : Meraih WTP Tak Segampang Membalikkan Telapak Tangan

oleh -100 views
Saat berlangsungnya meeting zoom bersama group Karo Bisa Kita Ubah yang mengupas tentang Prestasi Pemkab Karo meraih WTP dikaitkan dengan SILPA dan KKN

TANAH KARO – Tampilnya Pemerintah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan diskusi bersama dengan Group ” Kita Bisa Ubah Karo” di pandu Aries Eklesia Sebayang yang mengupas tentang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karo meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Medan.

Anehnya atas prestasi yang sangat langka bagi Pemkab Karo itu, ada juga segelintir orang yang merasa iri atas raihan itu. Bahkan mereka (para pengiri) prestasi itu mnilai tidak pantas diraih karena dari tahun ketahun anggaran selalu saja terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Yang paling miris lagi ada juga segelintir orang yang menuding lebih ekstrim lagi, prestasi itu dikait-kaitkan dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) tanpa alasan yang jelas.

Menjawab berbagai tudingan miring itu Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH didampingi Tim Work SKPD dengan tegas mengatakan , pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Medan adalah sebuah keniscayaan. Untuk meraih prestasi itu tidak mudah.

“Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan BPK RI untuk dipenuhi instansi Pemkab Karo sebagai pengguna APBD untuk mencapai prestasi itu. Tidak mudah mendapatkan WTP itu,” Tegas Terkelin Brahmana saat mengikuti diskusi Group ” Kita Bisa Ubah Karo” melalui Meeting Zoom, Sabtu (11/07/2020) sekitar pukul 21.00 WIB di ruang Comand Center Dinas kominfo Pemkab Karo.

“Selama kriteria BPK RI dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan maka upaya pencapaian WTP itu wajar diraih. Disatu sisi ada oknum tertentu merasa Pemkab Karo tidak pantas mendapatkan WTP, itu hal yang lumrah, beda pandangan dan pendapat bagian dari alam demokrasi,” kata Terkelin.

Lanjutnya, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. “BPK RI Perwakilan Medan pun telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat itu, bukan karena saling kenal, kemudian dapat dibeli,” sebutnya.

Kriteria yang ditetapkan itu adalah kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. “Jadi, selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK RI Perwakilan Medan dapat memberikan opini WTP kepada pemerintah daerah yang memenuhi,” terangnya.

Dikesempatan itu, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan menjelaskan, penyusunan laporan keuangan oleh Pemkab Karo adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. Laporan keuangan itu disampaikan ke BPK RI Perwakilan Medan, untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini.

“Tidak segampang membalikkan tangan Pemkab Karo memperoleh opini WTP, apalagi dalam kurun waktu 13 terakhir, baru Pemkab Karo mampu meraih WTP,” ungkap Andreasta.

“Tahun 2016 pengelolaan keuangan Pemkab Karo mendapat disclaimer. Namun berkat kegigihan dan komitmen seluruh SKPD, melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi fungsi pengawas internal di inspektorat, kemudian juga memperbaiki sistem pengendalian internal, Akhirnya prestasi itu dapat diraih ,” ujar Andreasta.

Sementara ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, mengatakan apapun tanggapan orang lain dalam proses memperoleh WTP oleh Pemkab Karo, lembaga dewan tetap mengapreisasi dan bangga atas predikat WTP itu. “Sebab ada peningkatan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik selama kurun waktu 13 tahun,” ujarnya.

Hal senada Anggota DPD RI DR Badikenita Sitepu mengatakan, bahwa WTP yang diraih Pemkab Karo, patut kita bangga, sebab ada niat dari disclaimer menuju lebih baik, tentu ini suatu prestasi, ucapnya.

Reporter : Daniel Manik