ACEH SELATAN | Bupati Aceh Selatan Tgk Amran respon atas laporan yang disampaikan Kepala SMA Unggul Tapaktuan Aceh Selatan, Haniatun SE MSi tentang berbagai kendala yang dihadapinya selama ini.
Hal tersebut disampaikan saat Bupati Aceh Selatan mengunjungi SMA Unggul tersebut belum lama ini. Demikian ungkapan Kabag Protokol Setdakab, Deka Harwinta Zianur SH MIKom kepada orbitdigitaldayli. Rabu (24/5/2023)
Hal ini berlangsung dalam kegiatan ramah tamah dan silaturahmi Bupati Aceh Selatan dengan jajaran staf dan tenaga pengajar serta siswa-Siswi SMA Unggul Tapaktuan Aceh Selatan, bertempat di Aula Komplek SMA Unggul, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Senin (22/5/2023) lalu.
Dalam penyampaiannya, Haniatun mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya setelah terjadinya perubahan kebijakan dan sistem yang menetapkan bahwa pendidikan di tingkat SMA telah menjadi kewenangan provinsi, bukan lagi kabupaten/kota.
Hal ini tentunya menimbulkan berbagai kendala, khususnya untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait proses belajar mengajar yang dilaksanakan.
“Saat ini, kondisi infrastruktur sekolah mengalami kerusakan, yang jika dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan siswa-siswi. Di antaranya tanggul penahan tanah yang mengalami kerusakan. Fasilitas Gedung Asrama dan MCK, juga perlu mendapat perhatian,” ucap Haniatun.
Mereka paham bahwa saat ini pendidikan di tingkat SMA merupakan kewenangan pProvinsi, namun demikian mohon perhatian dari bapak bupati, karena yang mereka didik adalah putra-putri Kabupaten Aceh Selatan, yang tentunya menjadi aset dan investasi masa depan Aceh Selatan.
“Hari ini, saya benar-benar terharu dan bersyukur, bapak bupati hadir di tengah kami, bahkan dengan mengikutsertakan para kepala dinas, terima kasih bapak,” ucapnya penuh haru.
Dibawa ke Banda
Menanggapi penyampaian Kepala SMA Unggul Aceh Selatan tersebut, Bupati Amran pun, menyatakan bahwa dirinya senantiasa menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Permasalahan kewenangan ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam rapat koordinasi forum komunikasi pemerintah daerah se Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, dimana setiap daerah mengeluhkan hal yang sama, jelasnya.
“Hari ini saya tidak datang sendirian, ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, dan Kalak BPBD, bahkan Ketua PGRI Provinsi Aceh turut hadir.
Saat ini juga, saya perintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisir permasalahan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah, dan mempersiapkan proposal usulan serta bahan kelengkapan lainnya, agar dapat saya bawa langsung ke Banda Aceh, untuk bertemu dengan SKPA terkait” ucap Tgk. Amran.
Dihadapan Kepala Sekolah SMA Unggul, Bupati Amran juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, untuk menyampaikan temuannya pada kunjungan tersebut,
Bupati Aceh Selatan pada Rabu (24/05/2023) bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
Kabag Protokol Setdakab, Deka Harwinta Zianur SH MIKom juga menyebutkan, menurut keterangan Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah dan SKPK terkait, dan merangkum permasalahan prioritas yang akan dibawa ke provinsi untuk dibicarakan dengan SKPA terkait, antara lain permasalahan tanggul penahan tanah, rehab ruang belajar, perpustakaan, asrama, MCK, dan sistem penyediaan air minum.
“Sebagaimana arahan Bapak Bupati, tindaklanjutnya sedang dalam proses penyiapan proposal yang akan ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh” ucap Kadis PUPR Syaiful Kamal, ST., MT.
Reporter : YUNARDI.M.IS
