Dewan Sesalkan, Pendaftaran BPUM di Aceh Singkil Terkesan Tertutup

oleh -170 views

ACEH SINGKIL |Anggota Dewan Aceh Singkil sangat menyayangkan proses pendaftaran Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) yang diinformasikan kepada masyarakat satu hari hendak penutupan.

“Ini membuktikan proses awal Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sudah terkesan tertutup,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil Fairuz Akhyar saat menanggapi protes warga yang mempertanyakan proses pendataan yang terkesan tertutup, dan berakibat menimbulkan persoalan baru.

Sebab, seharusnya dinas terkait peka dengan keadaan daerah. Dan Disperindag harusnya menginformasikan sebelum pendaftaran dibuka melalui media seperti di daerah lain, katanya kepada sejumlah wartawan Rabu (23/9/2020) di Halaman Gedung Dewan setempat.

“Kami hanya meminta kalau masih bisa dievaluasi, evaluasilah. Tapi kalau memang tidak bisa, maka masyarakat harus bisa menerima begitulah kinerja pejabat kita,” ujarnya.

Dinas terkait sudah dipanggil, dan mempertanyakan proses pendataan tersebut, namun mereka berdalih waktunya mepet.

“Harusnya proses pendaftaran maupun sistem pendataan penerima dana BPUM transparan, di saat Pandemi Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan, ” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu sempat mendatangi Kantor Disperindagkop, Selasa (21/9/2020) untuk menyampaikan aksi protesnya meminta penjelasan terkait penyaluran bantuan tersebut.

Para ibu-ibu ini mempertanyakan informasi penerima bantuan tersebut tidak disampaikan ke desa-desa dan terkesan tertutup.

“Kenapa tidak ada informasi yang resmi dari pemerintah,” sebut mereka.

Malah ada penerima yang tidak mempunyai usaha sama sekali tetapi mendapatkan bantuan.

“Kenapa seperti kami yang sudah lama berjualan sama sekali tidak pernah mendapatkan,” beber para ibu-ibu itu.

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Faisal, menjelaskan, daftar penerima bantuan diterima BRI dari Kementerian.
Tercatat sebanyak 2038 penerima di Aceh Singkil setelah melewati verifikasi di Kementerian Koperasi UKM yang selanjutnya dikirim ke BRI sebagai pihak penyaluran.

Sementara itu pihak BRI saat ini meminta Disperindagkop untuk melengkapi berkas dan pernyataan penerima bermaterai.
Dinas hanya melayani masyaratak untuk melengkapi berkas setelah itu dikembalikan ke BRI.

Program tersebut merupakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu perekonomian Usaha Mikro yang terdampak Covid-19.

Sementara proses pendataannya dilaksanakan sejak awal munculnya Covid-19 sebelum Ramadhan lalu. Saat ini tidak menerima pendaftar lagi.

“Penerima BLT bagi pengusaha Mikro masing-masing menerima Rp 2,4 Juta.
Persyaratan penerima tidak boleh PNS, Pegawai BUMN, TNI maupun Polri,” sebutnya.

Reporter : Saleh