Dinas PPPA Karo Terus Perhatikan Kebutuhan Perempuan dan Laki-laki

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Karo Sariati Terkelin Brahmana foto bersama dengan Kepala Dinas PPPA, Dr Hartawati Br Tarigan dan Kepala Bappeda Nasib Sianturi. (orbitdigitaldaily.com/Daniel Manik)

KARO-Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karo terus melakukan upaya percepatan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten Karo.

Ini dilakukan sebagai strategi guna memastikan semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karo, dr. Hartawati Br Tarigan, didampingi Kabid PUG Dra Rosmania Br Ketaren dan Sekretaris DPPPA, Hesti Maria SH, Rabu (9/10/2019) di kantornya, Jalan Letjen Djamin Ginting, Berastagi.

Menurutnya, menghadapi tantangan global di era milinial, Dinas PPPA senantiasa berupaya meningkatkkan kinerja memperhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman, serta aspirasi perempuan dan laki-laki.

“Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Karo selain patut diapresiasi karena kepedulian nyata Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Cory S Sebayang, sehingga juga bisa semakin memberikan dampak dan manfaat nyata,” ujar dr Hartawati.

Buktinya, pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar di Four Points Ballroom Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, bulan Juli lalu, Kabupaten Karo meraih prestasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dan penghargaan Kabupaten Layak Anak.

“Prestasi itu tentunya, menjadi pelecut semangat buat kami, untuk terus meningkatkan kinerja percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Karo,” ucapnya.

Kelompok rentan tersebut seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak, kelompok di daerah rawan bencana dan lainnya.

“Afirmasi ini yang harus merasakan manfaat dari pembangunan yang responsif gender. Pembangunan responsif gender di Kabupaten Karo juga berjalan proporsional, tidak hanya pada perempuan namun juga pada laki-laki.,” ungkapnya.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang strategi nasional PUG melalui PPRG diinstruksikan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta non pemerintah.

“Program integrasi gender dan inklusi sosial dalam tahapan pelaksanaan sistim pembuatan saluran pembuangan instalasi air limbah terpadu di desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo bekerjasama dengan AIIG (Indonesia – Australia) yang sedang dalam tahap pembangunan juga memperhatikan pengarusutamaan gender,” bebernya.

Reporter: Daniel Manik