DPRD Apresiasi Pemkab Karo Raih Opini WTP Dari BPK RI Dalam Laporan LKPJ

oleh -136 views
Salah seorang anggota DPRD Karo saat menyerahkan pandangan umumnya kepada pimpinana dewan dalam rapat paripurna

TANAH KARO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara stelah lima belas tahun lamanya tidak pernah lagi meraih prestasi itu.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan didampingi kedua wakilnya Sadarta Bukit dan Davit Sitepu saat meminpin rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, Jumat (7/8/2020) sore di gedyng DPRD Karo Jalan Veteran Kabanjahe.

Mengawali peripurna dewan, Fraksi PDI-Perjuangan terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum fraksinya yang dibacakan Purnama Monisilia Mastua Br Sagala. Kemudian dilanjutkan Fraksi Gerindra yang dibacakan Yudi Yahya dan disusul Fraksi Nasdem yang dibacakan Diana Malona Matondang.

Sedangkan Pandangan umum Fraksi Partai Golkar disampaikan Firman Firdaus Sitepu, Fraksi Partai Hanura dibacakan Eko Aprianta Sitepu, Fraksi Partai Demokrat disampaikan Raja Urung Mahesa Tarigan dan Fraksi Partsi Amanat Nasional dibacakan Jani Sembiring diakbiri pandangan umu Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia dibacakan Mardi Barus.

Secara umum dalam pemandangan umum fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karo, mengapresiasi kinerja Pemerintah kabupaten Karo atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Medan beberapa waktu lalu. Namun didalam pandangan umum itu disampaikan sejumlah pertanyaan yang dirangkai dengan saran dan usul.

Usai penyampaian pandangan umum, mewakili anggota DPRD Karo yang hadir dalam paripurna itu, Fraksi partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melakukan musyawarah dengan pimpinan sidang untuk menentukan agenda rapat selanjutnya.

Dalam musyawarah itu disepakati agenda untuk mendengar jawaban pemerintah daerah disepakati paripurna dilanjut, Rabu (12/08/2020) mendatang.

Reporter : Daniel Manik