Medan  

DPRD Medan Minta Pemko Tegas Tindak Bangunan Tanpa IMB

Bangunan di Jalan Seroja Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan diduga tanpa IMB. (Foto/Ist)

MEDAN | Sejumlah bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan (SIMB) masih marak tak tersentuh aparat pemangku jabatan. Padahal bangunan tersebut strategis dan tergolong mewah, bukan gubuk warga kurang mampu, Sabtu (18/3/2023).

Pantauan orbitdigitaldaily.com, bangunan tergolong mewah tanpa PBG itu terkesan luput dari pengawasan pihak kelurahan hingga Satpol PP Kota Medan. Padahal Bobby Nasution secara tegas menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) menertibkan gedung tanpa IMB atau PBG guna mendongkrak target PAD Kota Medan.

Salah satu bangunan luas berbentuk usaha diduga tanpa PBG itu berada di Jalan Seroja Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kemudian rumah kontrakan berjejer juga tak tersentuh sejak berdiri awal Februari 2023 dan kini hampir rampung.

Ironisnya, Lurah maupun Kasi Trantib Medan Tuntungan justeru berdalih padahal pihaknya merupakan garda terdepan pemantau bangunan liar, bukan lembek atau kucing kucingan.

Kemudian, di Jalan Angrek Raya dan Jalan Setiabudi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, ada beberapa bangunan mewah, berlantai dua. Disebut – sebut pemiliknya cukup berpengaruh dan bila ditaksir nilai bangunan bisa mencapai miliaran rupiah.

Peliknya kesan pembiaran itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik ST angkat bicara soal instruksi Wali Kota Medan, Bobby Nasution tanpa ragu menertibkan bangunan liar. Meski demikian, para OPD bahkan jajaran tingkat kelurahan justeru berlagak santai mengikuti perubahan.

Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini menuturkan rasa kecewa dan prihatin maraknya PBG yang menyimpang hingga minimnya pengawasan. Ditambah lagi, Camat tak pernah hadir, selain perwakilan bila diundang rapat dengar pendapat(RDP) soal bangunan liar. Menurutnya, sejak Maret 2023 saja sudah ada 30 agenda pembahasan persoalan PBG atas laporan masyarakat maupun media massa.

“Hampir setiap RDP camat tak pernah hadir. Mirisnya, ada beberapa oknum trantib bermain nakal dilapangan. Meski demikian, saya selalu optimis. Jadi, kita minta bangunan tanpa PBG ditindak tegas. Tujuan kita untuk menggenjot PAD Kota Medan” kata Haris Kelana Damanik, Jumat (17/3/2023) malam.

Dijelaskannya, Wali Kota Medan dalam setiap moment selalu mengingatkan para OPD agar berkolaborasi mewujudkan program Pemko Medan. Selain itu, Komisi IV mendorong setiap rekomendasi RDP jangan dianggap tumpukan arsip semata.

“Sampai sekarang saya masih mencari arti kesimpulan dan manfaat RDP. Sebab hanya dianggap sekedar cuap-cuap belaka. Notulen RDP itu hanya tumpukan arsip di DPRD Kota Medan. Kita minta konsekuensi dan tegas Wali Kota Medan menindaklanjuti hasil RDP demi kebaikan bersama”terang Haris Kelana.

Menanggapi maraknya bangunan mewah tanpa PBG, Plt Camat Medan Tuntungan Hendra Arjudanto Sitanggang SIP MSi mengaku pihaknya telah mendatangi pemilik bangunan sejak awal meski hingga kini hampir rampung tanpa tindakan tegas.

“Terima kasih infonya, dan untuk rumah tersebut sudah pernah didatangi tim Kecamatan dan Kelurahan namun tidak ketemu pemilik. Sudah kami surati pemilik bangunan untuk hadir membawa IMB/PBG. Jika memang nantinya IMB/PBG tidak dapat ditunjukkan pemilik bangunan. Maka kami tindak lanjuti ke Dinas Perkim dan Tata Ruang, dan untuk pengawasan dan penindakan ke Satpol PP” kata Hendra Arjudanto Sitanggang saat dikonfirmasi, Jumat(17/3/2023).

Diketahui, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turut diatur UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah kepada pemilik bangunan gedung dan berlaku sejak 2 Agustus 2021 lalu.

Reporter : Toni Hutagalung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *