LANGKAT | Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti pembahasan draf nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Pembahasan draf nota program nasional peningkatan gizi masyarakat melalui keikutsertaan digelar dalam rapat koordinasi secara virtual, di ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Senin (16/6/2025).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ir Muhammad Efendy Pohan.
Adapun rapat koordinasi ini merupakan langkah awal menjelang penandatanganan nota kesepahaman yang bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu strategi nasional untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan menekan angka stunting di daerah.
PJ Sekdaprov, Muhammad Efendy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyukseskan program strategis ini.
Ia juga mengingatkan agar usulan titik lokasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dari masing-masing daerah dipersiapkan dengan matang dan realistis.
Senada itu, Bupati Langkat diwakili oleh Sekretaris Daerah, Amril menyampaikan bahwa Pemkab Langkat telah siap mendukung penuh implementasi program tersebut.
Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Langkat telah mengusulkan enam titik rencana lokasi SPPG yang tersebar di beberapa wilayah, yakni:
Jl. Bakri, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Jl.Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Jl. Tengku Umar, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Jl. Putra Azis, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Jl Binjai-Bahorok, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, dan Terminal Tanjung Beringin, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Pemkab Langkat siap menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran di wilayah kami,” ujar Amril.
Ia juga menambahkan, bahwa Pemkab Langkat segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan langkah-langkah teknis di lapangan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah dan kesiapan infrastruktur pendukung di titik-titik yang telah diusulkan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program MBG, diharapkan segera terlaksana usai penandatanganan MoU dalam waktu dekat.
(OD-20)
