Lebih lanjut, Poarada Nababan menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak pernah mendengar saudara Edy Rahmayadi sebagai Gubsu melakukkan pemetaan secara massif terhadap keikut-sertaan dan atau partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dari rumah (BDR) selama masa pandemi Covid-19, berapa siswa yang tidak memiliki akses internet, apakah peserta didik belajar setiap hari atau tidak,dan apakah materi belajarnya cukup atau tidak.
“Kami menduga bahwa Edy Rahmayadi sebagai gubernur tidak mengetahui berapa jumlah anak yang berpotensi kehilangan kemampuan belajarnya, karena tidak melakukan pemetaan dan tidak melakukan berbagai inovasi dalam Pendidikan selama Covid-19, semua proses BDR diserahkan total kepada sekolah masing-masing tanpa ada kebijakan apapun dari Gubsu, padahal pemerintah pusat telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi demi kelancaran proses pendidikan selama pendemi ini,” lanjut Poarada
Selain itu, Poarada menyebutkan bahwa Gubsu melalui Dinas Pendidikan Sumut sering sekali melakkukan pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang diskriminatif, Dinas Pendidikan lebih sering mengurusi sekolah-sekolah negeri dan mengabaikan sekolah-sekolah swasta.
