Medan  

F-Nasdem Tekankan Pembangunan yang Merata dan Penguatan UMKM di Pembahasan P-APBD 2025

Paripurna Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025

MEDAN | DPRD Kota Medan melaksanakan Paripurna Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan Pada Senin (29/09/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra Serta Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakyuddin Harahap dan seluruh pimpinan OPD Pemko Medan.

Pada rapat Paripurna tersebut Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan melalui Juru bicaranya Afif Abdillah menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur ramah investasi serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Afif Abdillah, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan membuka ruang bagi investasi baru sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat.

Selain itu Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap sektor UMKM.

Afif menilai bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang mampu menjaga daya tahan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

” P-APBD harus benar-benar mampu memberikan ruang bagi UMKM agar tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” Ucapnya.

Fraksi NasDem juga mendorong Pemko Medan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak baik lembaga keuangan maupun sektor swasta untuk menghadirkan program pendampingan dan pembiayaan yang mudah diakses bagi pelaku usaha kecil.

Hal ini menurut Afif menjadi kunci agar ekonomi kerakyatan tidak hanya bertahan tetapi juga berdaya saing.

Selain fokus pada ekonomi NasDem juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Afif menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

“Oleh karena itu, pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat demi mencegah kebocoran anggaran.” (OM-012/R)