Aceh  

Fraksi Golkar Singgung Kapal Cepat, dan Sarankan Bupati Lakukan Perubahan Seluruh Kepala SKPK

ACEH SINGKIL – Sidang Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPR, Fraksi Golkar kembali mempertanyakan proses pengadaan kapal cepat KM Tailana.

Sudah September 2020 sejauh mana proses perizinannya, serta dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pengadaan kapal tersebut.

Kata Yulihardin saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya (Golkar), pada Sidang Paripurna terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil 2019, yang berlangsung di Aula Paripurna, Kamis (3/9/2020) sore.

Sebab sudah hampir satu tahun dibeli menggunakan uang rakyat namun belum juga beroperasi. Padahal kapal cepat tersebut untuk mengatasi permasalahan minimnya moda transportasi cepat dan masal ke objek wisata Kepulauan Banyak, karena akan sangat membantu peningkatan taraf ekonomi masyarakat di sana dan meningkatkan PAD.

“Harus diupayakan seoptimal mungkin untuk pengurusan izin berlayarnya sehingga kapal tidak sia-sia. Apalagi saat ini belum memiliki tambatan tempat sandaran yang layak agar tidak terjemur terus-menerus,” katanya.

Yulihardin selaku ketua Fraksi menyebutkan, banyaknya pendapat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, saat ini kondisi kinerja Pemda semakin menurun.

“Sehingga perlu adanya energi baru bagi Kepala SKPK, agar tahun 2021 mendatang saat new normal perlu perubahan dengan orang-orang baru yang akan menduduki kepala SKPK, yang memiliki skil, kredibel, dan keahlian dibidangnya. Serta mampu melakukan terobosan menjemput sumber dana ke Kementerian guna mengejar ketertinggalan daerah diberbagai bidang,” terangnya.

Menurutnya jika Kepala SKPK ini yang masih menjabat nantinya fraksi kami sangat pesimis mereka dapat mencapai visi misi bupati, “Sehat, Cerdas dan Sejahtera” ucap Yulihardin.

“Untuk itu sekali lagi kami sampaikan, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan penilaian kinerja para Kepala SKPK dalam menjalankan visi misi bupati wakil bupati yang akan berakhir 2022 mendatang,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Fraksi Golkar juga menyampaikan rasa kekecewaanya karena tidak dihargai oleh SKPK. Lantaran saat Sidang Paripurna yang seyogyanya dihadiri bupati dan Kepala SKPK ternyata sangat minim, dan lebih banyak diwakili oleh bawahannya.

“Jadi perlu diberikan teguran keras serta sanksi oleh bupati dan wakil bupati jika tidak mengindahkan perintah atasan demi menjaga martabat seorang kepala daerah,” sebutnya.

Dikatakanya untuk membelanjakan dana yang sudah dianggarkan harus dengan perencanaan matang. Mempercepat proses kegiatan tender untuk paket-paket fisik sehingga tidak ada lagi alasan waktu pelaksanaannya sudah diujung tahun dan faktor cuaca menjadi alasan keterlambatan pekerjaan.

Dalam laporan pendapat Akhir Fraksi tersebut Golkar menyampaikan menerima dan menyetujui Raqan Pertanggungjawaban APBK 2019 dengan posisi, Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp897.705.948.880,42. Kemudian belanja daerah Rp887.686.083.509,00.
Surplus/Defisit Rp10.019.865.371,42.

Sementara jumlah penerimaan Rp13.788.080.571,35. Penerimaan pengeluaran Rp500.000.000,00. Dan pembiayaan bersih Rp13.288.080.571,53.
Dengan pembiayaan daerah (Silpa) Rp23.307.945.942,95.

Reporter : Saleh