LANGKAT | Bupati Langkat Syah Afandin SH secara resmi membuka dialog kinerja dan expose capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan II Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini merupakan forum strategis menindaklanjuti hasil evaluasi internal serta sebagai persiapan menghadapi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Tahun 2025 oleh Kementerian PAN-RB.
Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin menyampaikan pentingnya membangun birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar birokrasi yang melayani secara administratif.
“Mari kita bangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Birokrasi yang bekerja secara nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Langkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan dialog ini bukan sekadar seremonial, tetapi forum penting untuk menyampaikan capaian kerja, mengidentifikasi persoalan di lapangan, dan menyusun langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja ke depan.
Dikegiatan yang turut hadiri Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, Sekretaris Daerah Amril S Sos, MAP, para Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Langkat.
Disesi dialog kinerja, Sekda Amril memaparkan, bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi menuju kebijakan baru reformasi birokrasi nasional melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 dan Roadmap RB 2025–2029.
“Reformasi birokrasi tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan difokuskan pada pencapaian dampak nyata untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda.
Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi mencakup:
- Transformasi digital pemerintahan,
- Penguatan SDM ASN,
- Pembentukan budaya kerja birokrasi,
- Peningkatan kapabilitas kelembagaan, dan
- Perbaikan kualitas pelayanan publik.
Sementara enam tema prioritas reformasi birokrasi tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.
Sambung Amril menyampaikan, evaluasi SAKIP 2025 juga menjadi fokus utama sebagai alat ukur akuntabilitas, integritas, dan efektivitas program daerah. Evaluasi ini menekankan pentingnya keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Dia juga menyampaikan empat indikator utama reformasi birokrasi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yaitu:
- Indeks Reformasi Birokrasi (RB),
- Indeks SAKIP,
- Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Komitmen terhadap peningkatan kinerja diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Langkat.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam membangun birokrasi yang akuntabel, profesional, dan mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. (Rel/OD-20)
