Edy pun menceritakan pengalamannya saat masih di kesatuan TNI, saat ditugaskan berbelanja Tank ke Jerman. Katanya, untuk membeli peralatan pertahanan negara di sana, semua sudah disediakan dan disiapkan, seakan seorang pelanggan yang dilayani di pusat perbelanjaan.
“Mal ini saya harap bukan hanya hadir secara fisik, tetapi (kemudahan layanan) ini, harus menjadi visi di kepala (pemikiran) kita. Makanya saya harus datang ke sini, karena saya tertarik dengan ini,” katanya.
MPP sendiri, kata Gubernur, harus menjadi fasilitas yang mempermudah sekaligus visioner, dimana paradigma pelayanan publik oleh pemerintah membutuhkan perubahan agar mendapat kepercayaan serta apresiasi dari masyarakat karena memudahkan urusan rakyat.
“Sebenarnya ini sudah direncanakan sejak lama, namun karena kondisi Covis-19 harus tertunda. Untuk itu saya apresiasi dan terima kasih. Yang lain (kabupaten/kota lain), silakan diikuti. Intinya kita memang harus bisa mengolaborasi semua pelayanan,” terangnya.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menyampaikan bahwa keberadaan MPP di Kota Tebingtinggi merupakan yang ke-52 di Indonesia dan yang pertama di Sumut. Fasilitas tersebut merupakan wujud dari reformasi birokrasi.
“Ini tentu bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi butuh dukungan masyarakat. Semoga kehadiran MPP bisa benar-benar bermanfaat dan menginspirasi daerah lainnya, sehingga dapat memotivasi untuk menghadirkan pelayanan serupa,” sebutnya.
