Gubsu Edy Sebut Pemeriksaan Bupati Labura Harus Izinnya, Lili Pintauli Siregar: Mungkin Beliau Lupa KPK Berbeda

oleh -2.165 views
Gubsu Edy Rahmayadi (kiri) saat bertemu dengan Bupati Labura KSS (tengah) yang dikabarnya menjadi tersangka KPK beberapa waktu lalu. (orbitdigitaldaily.com/HO)

MEDAN – Pernah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di penghujung 2019 mengeluarkan surat edaran agar jajarannya di Pemprov Sumut tidak memenuhi panggilan penyidikan aparat penegak hukum, baik polisi dan kejaksaan, tanpa seizinnya.

Lantas, surat edaran itu menjadi polemik. Kejati Sumut protes, Polda Sumut pun berkomentar.

Waktu itu, Kapolda Sumut Irjen Agus tegas menyatakan surat edaran Edy menyalahi aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Siapapun yang menghalangi tugas penyidikan bisa dipidana kata Agus.

Belakangan, orang nomor satu di Pemprov Sumut tersebut mengklarifikasi. Surat edaran itu sifatnya internal. Hanya untuk kalangan sendiri.

Dalihnya, Edy ingin agar ASN di Pemprov Sumut yang dipanggil untuk dimintai keterangan harus melapor terlebih dahulu dengannya.

Belakangan, hari ini di pertengahan 2020 Edy blunder lagi. Kemarin, Kamis (11/6/2020) mantan Pangkostrad itu mengeluarkan statement yang nyaris serupa dengan surat edaran tahun lalu.

Edy, yang didawancarai wartawan di Rumah Sakit Khusus Bedah Accuplast di Jalan Sei Bahbolon Medan,  menyoal foto dirinya bertemu dengan Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) KSS, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Mulanya, berdasarkan wawancara itu ia menyebut bila pertemuan dirinya dengan KSS sifatnya silaturahmi.

“Wah, gak ada, gak ada dia tersangkut KPK. Dia (KSS) datang ke saya karena dia masih di dalam bulan Syawal. Dia datang ke saya untuk silaturahmi halal bi halal jadi dia datang,” katanya. “Jadi gak ada cerita itu (diperiksa KPK,red), apa memang ada tersangka?”

Belakangan ketika wartawan menerangkan KSS disebut-sebut diperiksa oleh KPK pascaditetapkan menjadi tersangka. Edy menjawab pemeriksaan harus seizinnya. “Pemeriksaan kan harus seizin Gubernur,” terangnya.

Terakhir ketika ditanyai wartawan apakah dirinya mengetahui kalau KSS ada diperiksa KPK dan menjadi tersangka, Edy mengaku tidak mengetahui. “Gak, gak (tahu,red),” ucapnya dengan tegas.

Lantas bagaimana soal pernyataan Edy ini soal pemeriksaan kepala daerah harus seizin Gubsu, Wakil Ketua KPK asal Sumut, Lily Pinta Uli Siregar menjawab.

Via layanan berkirim pesan Whatsapp Lili menerangkan pernyataan Edy itu tidak berlaku bagi KPK sebagai lembaga anti rasuah. 

“Beliau mungkin lupa kalau KPK tidak seperti APH (aparat penegak hukum) polisi dan jaksa harus pake izin,” terang Lili singkat. 

Benar saja, tahun lalu kala Surat Edaran Edy keluar, Jubir KPK Febri Diansyah, menyatakan, bagi pihak yang menghalangi atau merintangi penegakan hukum bisa dipidana.

“Hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum dan perlu juga kami ingatkan jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka maka ada ancaman pidana,” ucap Febri saat diwawancara wartawan, Jumat (18/10/2019). (Diva Suwanda)