MEDAN – Demi independensi dan kredibilitas, DPP Partai Golkar Sumut menyiapkan delapan lembaga survei yang direkomendasikan.
Berdasarkan informasi, sesuai surat edaran yang dikeluarkan DPP Partai Golkar yang ditandatangani Sekjen Lodewijk F Paulus, lembaga survei yang direkomendasikan untuk keperluan Pilkada Serentak 2020 diantaranya lembaga survei Pusdeham, Surabaya yang dipimpin M Ashar, kemudian Indikator, Jakarta pimpinan Dr Burhanuddin Muhtadi.
Kemudian SMRC dengan pimpinan Dr Sirodjudin Abbas, Charta Politica dengan pimpinan Dr Yunarto Widjaya, LSI dengan pimpinan Dr Jayadi Hanan, Indobarometer dengan pimpinan M Qodari, Pollmark Indonesia pimpinan Eep S Fattah dan terakhir Sinergi Data Indonesia pimpinan Barkah Pattimahu.
Lantas, bagaimana dengan lembaga survei di luar rekomendasi DPP Golkar, Ketua Kosgoro 1957 Sumut Riza Fahrumi Tahir angkat bicara.
Ia mengatakan bila ada lembaga survei selain yang direkomendasikan DPP Golkar maka perlu dipertanyakan kredibilitas dan independesinya.
“Kalau menggunakan lembaga survei di luar yang direkomendasi DPP, artinya DPP menolak. Dan itu berlaku secara nasional,” ungkap Riza.
Kepada bakal calon (balon) kepala daerah yang mengharap rekomendasi Partai Golkar, mantan Sekretaris DPD Golkar Sumut ini mengingatkan agar tidak memercayai lembagai survei lain.
“Jadi mereka harus tahu (Balon kepala daerah) lembaga survei apa yang digunakan dan tidak bisa mereka lakukan intervensi ke lembaga survei itu. Saya yakin lembaga survei yang direkom DPP ini adalah lembaga-lembaga survei yang independen dan tak bisa dipengaruhi. Makanya hati-hati dengan tawaran lembaga survei di luar rekomendasi DPP karena itu tidak akan diperhitungkan,”cerita Riza.
Potensi Perombakan Pengurus DPD
Dengan begitu, kata Riza, ia mengimbau kepada Balon kepala daerah di Sumut yang mungkin sudah menyetor sejumlah dana untuk lembaga survei pilihan kepada pengurus DPD Partai Golkar Sumut, agar menarik kembali dananya.
“Kalau belum menyetor jangan mau dimintai dana. Dan bagi yang sudah menyetor agar ditarik kembali. Bagaimana caranya ditarik lagi saja kalau bisa,” imbau Riza.
Apalagi, katanya, Musda X kemarin menghasilkan satu nama sebagai Ketua Golkar Sumut menurut Riza Musda tidak sah. Dengan begitu, kata Riza, ketua yang terpilih pun tidak sah.
“Bahkan ada potensi akan dilakukan perombakan pengurus secara besa-besaran di tubuh DPD Partai Golkar Sumut,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Sumut menggunakan lembaga survei dari PT. Intelektual Riset Kreatif Konsultan.
Para pengurus lembaga survei ini, diduga oknum pengurus Golkar Sumut. Kantornya beralamat, diduga di rumah salah seorang pengurus Golkar di kawasan Jalan Perjuangan Medan. (Diva Suwanda)
