Iuran Naik 100 Persen, Dirut BPJS Kesehatan Bandingkan dengan Parkir dan Rokok

BPJS Kesehatan Fachmi Idris. (Foto: Istimewa)

JAKARTA –Iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik nyaris 100 persen.

Dalam kondisi ini, opini masyarakat terbagi dua. Ada yang pro banyak pula yang kontra, menentang kebijakan ini.

Penolakan sekaitan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini ditanggapi beragam. Fasilitas yang dianggap tidak sesuai dengan fasilitas yang diterima, sampai terlalu mahal menjadi alasan penolakan.

Menanggapi hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris berkomentar menyoal kabar tak layaknya kenaikan dua kali lipat iuran itu.

“Iuran ini (setelah dinaikkan,red) kalau kita lihat kelas I itu, tuh, kurang lebih 5 ribu rupiah per hari, loh. Kelas II sekitar 3 ribu rupiah per hari. Kelas III itu nggak sampai 2 ribu rupiah per hari, sekitar 1.800 rupiah,” katanya saat dijumpai pada Forum Merdeka Barat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Menurutnya, hitung-hitungan itu sangat wajar untuk saat ini alih-alih memberatkan peserta BPJS Kesehatan.

“Jadi kita berharap, kepada masyarakat yang mampu, kalau bisa menyisihkan uang 2 ribu per hari. Sama kayak kita parkir motor kan 2 ribu per hari, atau 5 ribu. Rokok paling murah 8 ribu sebungkus,” sambungnya.

Jika dihitung harian, Fachmi menganggap dana pembelian kesehatan tidak begitu memberatkan.

Bisa disisihkan perhari untuk pembiayaan kesehatan sendiri. Kalau sedang tidak sakit, dipakai untuk membantu orang lain

Soal pemerintah yang dianggap tidak memikirkan masyarakat ketika akan menaikkan iuran menurut Fahmi tidak tepat. Sebab saat ini ada 93 juta orang yang iurannya dibayarkan melalui APBD.

“Nah kalau menyisihkan 5 ribu per hari berat, 3 ribu per hari berat, 2 ribu per hari berat, pemerintah tidak akan diam. Kalau mereka betul-betul miskin dan tidak mampu pemerintah hadir dan mendedikasikan APBN ke peserta miskin,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Kalsum Komaryani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan jangan dipandang sebagai hal negatif karena akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.

“Kekhawatiran ini tidak usah dibesar-besarkan menurut saya. Penyesuaian iuran ini diharapkan akan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan karena tidak adanya gangguan cashflow dari JKN,” pungkas Kalsum. (*)

Sumber: Okezone