Jaga Kestabilan Harga Barang dan Jasa, Karo Dihadiahi TPID Award 2019

oleh -73 views
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi serahkan penghargaan penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2019 kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH. (orbitdigitaly/Daniel Manik).

KARO – Dianggap mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa di wilayah/referensi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) serta kinerjanya atas pengendalian inflasi tahun 2018 Provinsi Sumut, Bupati Karo terkelin Brahmana SH menerima penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2019 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Senin (7/10/2019) di Hotel Polonia Medan.

Penerimaan penghargaan dalam acara Rapat Koordinasi TPID Award tahun 2019, Bupati Karo turut didampingi Plt asisten II Gelora Fajar Purba, SH, Kadis Pertanian Metehsa Purba SP, Kabag Perekonomian Rismawati br Ginting.

Sebelum penyerahan penghargaan, pihak panitia terlebih dahulu membacakan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara, SK no. 188.44/501/KPTS /IX/2019 Tentang penetapan penerima penghargaan TPID Award atas kinerja pengendalian inflasi tahun 2018.

Dikesempatan itu Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, selamat saya ucapkan atas prestasi yang telah diperoleh bagi kab/kota yang terpilih sesuai kategori dalam kemampuan pengendalian inflasi daerah, “Diharapkan kedepan menjadi lebih baik lagi,” kata Gubsu.

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, mengatakan dirinya sangat bangga dan berterimaksih kepada stakeholder, pemangku kepentingan lainnya.

“Termasuk Bank Indonesia (BI) yang telah bekerja keras melalui pokja yang dibentuk untuk melakukan penilaian kinerja TPID tahun 2018, sehingga saat ini kabupaten Karo dapat piala penghargaan ditahun 2019 ini,” ujarnya.

Menerima penghargaan kategori TPID berprestasi wilayah indeks harga konsumen (IHK) merupakan sebuah kebanggaan.

“Kedepan, alternatif untuk menekan Harga-harga komoditas yang masih tinggi dapat dicegah dengan Prinsip 4K, Keterjangkuan harga (Disperindag), Ketersediaan pasokan ( Distan dan Ketapang), Kelancaran distribusi, (Disperindag, Satgas pangan, (BI dan OPD terkait), Komunikasi efektif (BI, Pemprovsu dan OPD terkait),” harapnya.

“Disamping alternatif 4K, Pemkab Karo berencana akan menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang bertujuan guna membantu masyarakat Karo yang penghasilan umumnya dari pertanian dan parawisata,” pungkasnya.

Reporter: Daniel Manik