Ragam  

Korupsi Biang Kerok Lambannya Pembangunan, Kejati Sumut Bongkar 131 Kasus

Oleh : Toni Hutagalung

MEDAN | Korupsi masih menjadi momok serius di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Iklim kurang baik ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tiada pilihan selain menindak tegas para koruptor dengan kroni-kroninya, Jumat (15/12/2023).

Berkat tangan dingin dan komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH MH dengan seluruh jajaran, sikat bersih tanpa pandang buluh. Meski banyak tantangan bukan penghalang justeru loncatan membongkar 131 perkara korupsi yang kini sedang tahap penyidikan.

Selain penyidikan, ada 194 perkara dalam tahap penuntutan dan 142 telah dieksekusi kurun waktu selama tahun 2023. Kejati Sumut akhirnya menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 36.079.686.091. Cukup fantastis.

Capaian ini membuktikan irama penegakan hukum 28 Kejari dan 9 Kacabjari wilayah hukum Kejati Sumut berjalan mulus di semua bidang secara profesional. Tentunya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat banyaknya penanganan perkara tetapi aspek pencegahan korupsi di segala lini.

Sebab, perilaku tindak pidana korupsi juga mempengaruhi stabilitas pembangunan, perekonomian negara dan politik negara hingga ancaman serius dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tentunya, situasi ini menjadi cambuk bagi setiap elemen bangsa termasuk media maupun wartawan karena di era digitalisasi ini secara nyata telah menggerogoti sendi pilar-pilar bangsa, atau bisa dikatakan tiada lagi aspek kehidupan yang tidak berprilaku koruptif.

Maka, media dan wartawan dalam kondisi serba koruptif saat ini, tentunya harus mampu membedakan warna kepentingan publik ketimbang golongan tertentu sebagai wujud landasan moral dan etika profesi yang nantinya akan dikontrol oleh masyarakat luas.

Untuk itu, wartawan profesional harus menjunjung tinggi etika dalam mengawal dan mendukung pemberantasan korupsi di semua sektor, seperti Korps Adhyaksa.

Prestasi Gemilang

Baru-baru ini, Bidang Pidana Militer (Pidmil) Kejati Sumut gemparkan jagat raya nusantara dengan dibongkarnya kasus korupsi Eradikasi PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, periode 2019-2020.

Perkara koneksitas ini turut menyeret seorang oknum perwira pensiunan TNI – AD berpangkat Letkol (Purn) Inf SHT, mantan Direktur PT PSU periode 2019-2021, Ghazali Arif MBA dan FMB selaku pihak swasta.

Proyek berkedok surat perjanjian pemusnahan tanaman (Eradikasi) menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp50.441.613.822 (50,4 miliar) dan berpeluang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Silangit – Muara sepanjang 6,5 Km menelan anggaran sebesar Rp15.601.242.000 dan hasil audit BPKP Sumut menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp466.437.818.

Proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara turut menyeret 3 tersangka, yaitu LPHS selaku Direktur PT. Dinamala Mitra Lestari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irganda S dan Konsultan Pengawas Ir HN selaku pengawas lapangan atau site enginier PT. Multi Phi Beta.

Kemudian, kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 senilai Rp17.055.075.996 dan menyeret 2 tersangka yaitu mantan Plt Kadis Pendidikan Madina, A Siregar dan Ahmad GM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Ironisnya, proyek tersebut ditujukan untuk menunjang Bidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bidang Sekolah Dasar (SD), Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selain perkara penyidikan, Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut juga berhasil menangkap DPO Memet Siregar, terpidana korupsi Rp32 miliar atas permohonan modal kerja dan investasi di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Perdagangan – Simalungun.

Terpidana dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp400.000.000. Apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Bahkan, dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti (UP) Rp32.565.870.000,00.

Jika tak mampu membayar maka harta benda akan disita dan apabila tak mencukupi dipidana penjara 4 tahun.

Adapun capaian kinerja Kejati Sumut tidak terlepas rangkulan humanis Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH. Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menuturkan akumulasi beberapa perkara selama tahun 2023 termasuk ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) maupun Satker Kejari daerah.

Salah satunya, Kejari Padangsidempuan menetapkan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik TA 2020 sebesar Rp1.301.488.289, Kamis (2/11/2023).

Di antara tersangka ada salah satu mantan Kadis Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang selaku pengguna anggaran (PA) merangkap PPK sesuai surat penetapan No: PRINT-01/L.2.15/Fd.1/10/2023, 5 Oktober 2023.

Binsar Situmorang menjadi tersangka lantaran mengabaikan spesifikasi pekerjaan dan setelah serah terima justeru tidak berfungsi.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menetapkan 2 orang tersangka proyek swakelola pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 5 Lahewa Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.6 miliar

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menetapkan 1 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150. Proyek Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar bersumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun anggaran 2018.

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan menetapkan 1 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Labuhanbatu Selatan TA 2020 – 2021. Kerugian keuangan negara sebesar Rp310 juta lebih.

Selain itu, Tim Pidsus Kejati Sumut berhasil membongkar perkara dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp1,5 miliar.

Kasus ini mencuat setelah mantan Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Sumut Cabang Stabat Isben Hutajulu bersama Fakhrizal selaku Kepala Seksi Pemasaran Tahun 2016 menyetujui kredit tanpa dokumen kontrak sebagai syarat utama pengajuan Kredit SPK Bank Sumut

Menariknya, fakta persidangan terungkap H Suherdi SSos hanya pinjam bendera PT. Pollung Karya Abadi dari Ir Henri Lumbangaol, pemilik sekaligus Dirut PT. Pollung Karya Abadi.

Kemudian, penyalahgunaan Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021 – 2022. Tersangka MAR, merupakan dosen Univa sementara 3 lainnya pihak swasta, yakni SH, RK dan HN.

Kejari Samosir menahan tiga tersangka pemeliharaan Docking atau Repair Maintenance and Supplies PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) KMP Sumut I dan KMP Sumut II Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kerugian negara sebesar Rp734 juta.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meraih penghargaan pertama pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kekayaan Negara Awards Tahun 2023. Penghargaan bergengsi ini merupakan bukti nyata amanah tugas dan tanggung jawab terhadap kekayaan negara.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2023 di Jakarta, Kajati Sumut Idianto turut meraih peringkat I Kategori Kajati tipe A teraktif mengikuti ekspose keadilan restoratif.

Nama harum Kejati Sumut menerima 4 piagam penghargaan, yakni juara III (3) Implementasi Keadilan Restoratif Teranyar. Peringkat 2 Nasional Bidang Pidmil kategori  terbanyak koordinasi potensi perkara koneksitas. Kejari Langkat peringkat II Nasional Kejari dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak. 

Keadilan Restoratif merupakan simbol semangat penegakan hukum dan manifestasi keseriusan menjalankan pembangunan hukum nasional. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Dr Fadil Zumhana Harahap telah meresmikan Monumen Restorative Justice (RJ) Situs Budaya Toguan Na Godang di Desa Salaon Tonga Tonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir – Sumatera Utara, Kamis (24/8/2023).

Tak kalah menariknya, belum lama ini Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Dr Ketut Sumedana menyerahkan penghargaan prestasi juara 3 terbaik se-Indonesia dalam Pelayanan Informasi Publik (PIP) kepada Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan saat acara Workshop penguatan peran tenaga Humas Kejaksaan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, Kamis (9/11/2023).

Perbaikan Sistem

Korupsi, selain kejahatan yang luar biasa lantaran dilakoni secara sistemik dan terstruktur atau by design oleh komponen penyelenggara maka harus diimbangi dengan perbaikan sistem tata kelola dan pelayanan publik.

Perbaikan sistem ini, Kejati Sumut hadir dengan metode menempatan Jaksa piket di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengembangan sistem lebih baik, transparan dan akuntabel menjadi salah satu pemicu meningkatnya peran serta masyarakat, media dan wartawan dalam pemberantasan korupsi.

Keramahan Jaksa tentunya menepis opini penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Layanan fasilitas ruang PTSP menjadi warna tersendiri wajah Korps Adyaksa, Kejati Sumut. Masyarakat dan wartawan hadir menikmati pelayanan PTSP makin mempermudah akses mencari informasi maupun perkembangan laporan masyarakat secara terpadu.

Hal itu juga sesuai harapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto SH MH mewujudkan Jaksa berintegritas dan agen perubahan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Perubahan dan inovasi harus dimulai dari tingkat displin, baik dari tingkat kehadiran dan partisipasi pegawai melayani publik diruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti konsultasi hukum gratis lewat Jaksa Daring dan hotline.

Budaya korupsi harus menjadi ikhtiar seluruh elemen bangsa karena praktek – prakter korupsi menghambat investasi di daerah. Selain minimnya pengawasan pihak terkait menjadi salah satu faktor anggaran tidak tepat sasaran. Belum termasuk kualitas jalan tidak bertahan lama.

Parahnya, pekerjaan baru selesai 50 persen namun berita acara progres direkayasa mencapai 80 %. Belum lagi permintaan fee atau jasa memuluskan terder berujung serapan anggaran tidak tepat sasaran. Kata lainnya, capaian pembangunan tidak sesuai besaran kucuran anggaran setiap tahunnya.

Antisipasi Berita Hoax

Jelang pesta rakyat tahun 2024 yang makin hangat, tentu segala proses persiapan mulai dari pembentukan dan pengelolaan Posko Pemilu harus terintegrasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Posko Pemilu sebagai upaya Kejati Sumut mengantisipasi deteksi dini berbagai ancaman, gangguan dan hambatan pada Pemilu dan Pilpres 2024 dapat berlangsung aman dan kondusif, bebas, dan rahasia.

Salah satu sasaran utamanya mendorong minat pemilih pemula untuk menyalurkan hak suaranya, dan menghindari pengaruh bujuk rayu hal-hal negatif di media sosial. Seperti adanya iming-iming untuk memilih seseorang.

Berdasarkan data rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Utara di 33 kabupaten/kota terdiri dari 455 kecamatan, 6.110 kelurahan/desa, dan 45.988 TPS.

Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 5.438.970, perempuan 5.563.297 dan total seluruhnya sebanyak 11.002.267.

Melalui program Jaksa Daring Kejati Sumut di akun media sosial IG kejatisumut, salah satu bentuk sosialisasi dalam mengawal tahapan pemilu dan pilpres yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada calon mana pun.

Kesimpulan

Lomba karya tulis dalam kaidah jurnalistik salah satu bentuk upaya Kejati Sumut merajut kebersamaan insan pers di era keterbukaan dan transformasi digital sehingga kritik dan saran masyarakat menjadi bahan evaluasi pimpinan.

Adapun tema yang disajikan cukup menantang para penulis untuk menggali keberhasilan Kejati Sumut mengungkap kasus korupsi, dan capaian lainnya di Sumatera Utara.