Langkat Raih Peringkat II Kepatuhan Pelayanan Publik 2024

Pj bupati Langkat, Faisal Hasrymi terima penilaian pelayanan publik Ombudsman RI

LANGKAT |  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat kembali mencatatkan prestasi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 Ombudsman RI.

Dalam penilaian tersebut, Pemkab Langkat berhasil menempati peringkat kedua dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan nilai 96,86 yang masuk dalam zona A kategori hijau dengan opini kualitas tertinggi.

Penghargaan itu diterima langsung kepada Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada, Senin (25/11/2024). Penilaian ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024.

Sedangkan peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan peringkat ketiga ditempati Kabupaten Dairi.

Peningkatan grafik penilaian. Prestasi ini melanjutkan tren positif yang dicapai Kabupaten Langkat sejak 2021. Diketahui, pada tahun 2021, Langkat berada di zona kuning dengan poin 80,28 dan opini kualitas sedang.

Dan tahun berikutnya, penilaian meningkat menjadi 87,80 dengan opini kualitas tinggi di zona hijau. Pada 2023, Langkat kembali menunjukkan peningkatan dengan nilai 91,40.

Faisal Hasrimy, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi bersama. Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Langkat,” ujar faisal.

Sematara itu, Pj Gubernur Sumatera Utara Drs A Fatoni MSi, juga memberikan apresiasi atas konsistensi Ombudsman RI dalam mengevaluasi pelayanan publik.

“Ini menjadi bekal untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan tugas utama pemerintah. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” katanya.

Sementara, Pimpinan Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya menekankan pentingnya sinergi dalam tiga komponen utama, yaitu birokrasi yang profesional, lingkungan kerja yang kondusif, dan kepemimpinan yang baik.

“Jika pemimpin memiliki komitmen kuat, maka birokrasi dan lingkungan kerja akan mendukung. Pelayanan publik adalah jantung pemerintahan, sehingga semakin baik pelayanannya, semakin tinggi kepercayaan masyarakat,” tutup Dadan.

Reporter : Teguh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *