LANGKAT | Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Senin (20/4/2026). Sekitar seribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan mendatangi Gedung DPRD Langkat.
Pada aksi tersebut mereka meminta DPRD Langkat untuk membangun komunikasi ke Kementerian Sosial RI terkait penyaluran bantuan terdampak banjir dan korban banjir yang terjadi pada November 2025 lalu.
Pantauan wartawan di lokasi, masyarakat mulanya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka di depan Kantor DPRD Langkat.
Tak berselang lama, perwakilan beberapa masyarakat langsung dipersilahkan masuk dan menuju ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Langkat.
Dalam pertemuan itu, tampak anggota DPRD Langkat, Romelta Ginting, Donny Setha dan Eddy Wijaya, langsung menyambut perwakilan masyarakat di ruang Banmus.
Pertemuan antara masyarakat dan beberapa anggota dewan tersebut sempat berjalan alot. Salahseorang koordinator aksi, Andika Ardiansyah, menjelaskan pertemuan tadi kami meminta kepada DPRD Langkat agar membangun komunikasi ke Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan banjir dan korban banjir yang terjadi pada November 2025 lalu, di Kecamatan Besitang dan titik-titik wilayah lainnya.
Tidak Merata
Menurut Andika, pertemuan dengan anggota DPRD Langkat tak membuahkan hasil atau jalan keluar.
“Tak ada hasilnya bertemu dengan anggota DPRD Langkat,” ujar Andika.
Dia mengungkapkan, bantuan banjir yang selama ini tidak merata, sama sekali tidak merata kepada masyarakat yang terdampak.
Andika pun menegaskan, adapun persoalan yang terjadi saat ini ialah, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sama sekali tidak merata terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terdampak banjir.
“Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang dijanjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup),” unngkap Andika.
Andika pun merinci nominal bantuan yang seyogyanya diterima masyarakat.
“Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta, perabotan Rp3 juta, dan Jadup perjiwa Rp1.350.000 dengan estimasi Rp15 ribu perhari selama sebulan,” ujar Andika.
“Bahkan ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan,” sambungnya.
Bahkan menurut Andika, masyarakat datang ke DPRD maupun Kantor Bupati Langkat bukan sekali ini saja. Dia menyampaikan kehadiran Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan hadir dari masyarakat Kecamatan Besitang.
Selain itu, Kecamatan Gebang, Berandan Barat dan sejumlah masyakat yang terdampak banjir di sejumlah titik lainnya.
“Kami datang kesini bukan sekali dua kali untuk minta kepastian itu. Saya pikir sudah tiga sampai empat kali datang kesini. Dan percuma saya rasa datang kesini, dan kita datang bukan ada yang membiayai,” kata Andika.
Diketahui, usai pertemuan di Kantor DPRD Langkat, massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan menlajutkan aksinya dengan mendatangi Kantor Bupati Langkat. (OD-20)
